Ketua JMK: Gerakan Mahasiswa Harus Mengawal Kebijakan Pemerintah

BANDA ACEH – Ketua Jaringan Mahasiswa Kota (JMK), Nanda Topan, mengatakan gerakan-gerakan mahasiswa harus mampu mengawal kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. 

“Kita bisa melihat permasalahan kemiskinan maupun kesejahteraan di Aceh,” kata Nanda dalam diskusi Lintas Aktivis Mahasiswa, di Banda Aceh, Minggu, 29 November 2015.

Menurutnya walaupun saat ini pergerakan mahasiswa sudah mulai berkurang atau minim, tetapi yang paling penting adalah gerakan mahasiswa harus dilakukan secara kolektif. Sehingga, kata dia, mampu mengawal isu yang timbul.

Ade mengatakan pergerakan dan organisasi mahasiswa harus menghilangkan ego dan warna gerakan satu sama lain agar bisa bersatu. Pasalnya, mahasiswa saat ini sudah modern dan begitu juga dengan kampus.

Dia turut mengajak dan mengimbau mahasiswa untuk tetap menciptakan rasa kebersamaan. “Kita harus tetap konsisten, demi membangun (menciptakan) aktivis kekinian demi mencapai perubahan bersama,” ujarnya. 

Hal senada disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasisw (BEM) Unsyiah, Muhammad Hamzah. Dia mengatakan pergerakan mahasiswa sudah berkurang. “Tidak semasif dulu,” katanya.

Menurutnya mahasiswa baru melakukan aksi jika suatu isu itu sudah diangkat di tingkat nasional. “Dulu bergerak dari hati demi perubahan, sekrang sudah beda,” katanya. 

Dia menilai sifat hedonis telah menyebabkan gerakan mahasiswa berkurang. Mahasiswa sekarang lebih suka bersenang-senang sehingga tidak lagi pela dengan permasalahan masyarakat sekitarnya. “Sifat hedonis yang kental, sehingga mahasiswa sulit diajak (melakukan gerakan),” katanya.

Selain itu, pola pikir mahasiswa sekarang juga sudah berbeda dengan dulu. Jika akan melakukan sesuatu, mahasiswa akan terlebih dahulu memikirkan imbalan dan uang. “Ini yang sudah berbeda,” ujarnya.[]

Laporan: Murti Ali Lingga