BANDA ACEH – Ketua Himpunan Mahasiswa Aceh Singkil (Hipmasil), Habiadi, menilai konflik yang terjadi di Aceh Singkil yang berujung bentrokan dan pembakaran rumah ibadah akibat dari kelalaian pemerintah setempat dalam menyelesaikan masalah.
“Saya menilai ini adalah kelalaian pemerintah (Aceh Singkil). Karena selama ini pemerintah abai dan ada semacam pembiaran atas konflik SARA ini,” katanya, Jum'at malam, 16 Oktober 2015.
Menurutnya, konflik yang sudah memakan korban ini merupakan masalah klasik (izin pembangunan rumah ibadah) yang tidak diselesaikan oleh pemerintah dengan serius dan sampai tuntas.
“Permasalahan ini sudah lama, tapi tidak dilselesaikan oleh pemerintah dengan tuntas,” katanya.
Ia berharap, pemerintah harus konsisten dengan keputasan yang sebelumnya telah disepakati, yakni membongkar 10 gereja yang tidak memiliki izin. Supaya, katanya, agar permasalan yang kian memanas cepat selesai dan kondisi (keamanan) kembali seperti semula.
“Rumah ibadah yang telah dibangun yang tidak memiliki izin harus segera dibongkar, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya,” ujar dia.
Lebih lanjut ia menambahkan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat khususnya, harus hadir sebagai fasilitator untuk memediasi kedua belah pihak yang bertikai. Kemudian katanya lagi, pihak kepolisian harus mengusut tuntas pelaku pembakaran rumah ibadah dan penembak misterius yang telah mengakibatkan jatuhnya korban.
Bentrokan antar dua kelompok massa pecah di Aceh Singkil pada Selasa 13 Oktober 2015, saat sekelompok massa hendak membongkar rumah ibadah tanpa izin. Aksi tersebut mendapat perlawanan sehingga menyebabkan satu rumah ibadah dibakar, satu korban tewas kena tembak, dan empat lagi mengalami luka-luka.[] (mal)
Laporan Murti Ali Lingga