GUBERNUR Aceh kembali melontarkan kekecewaannya. Ia dalam apel perdana pasca Idul Fitri mengkritik kinerja bawahannya karena serapan anggaran yang masih rendah. Kritikan ini kita hargai sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pemerintahnya. Kita bangga beliau mau jujur dalam hal ini. Sedikit sekali pemimpin mau mengaku gagal. Pengakuan seperti hujan di padang gersang.
Kita rakyat jadi tahu bahwa beliau ternyata memantau kerja anak buahnya. Mengetahui anak buahnya lamban. Mengetahui bahwa program pembangunan yang terancam tidak sesuai harapan. Semoga saja beliau bukan hanya mengeluarkan statement. Tapi juga segera mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan pembangunan Aceh. Sebab tanpa langkah itu, statement hari ini tidak akan punya nilai di mata rakyat.
Namun perlu diingat, ini bukan kali pertama beliau mengaku kecewa terhadap serapan anggaran. Sepanjang tiga tahun ini, ungkapan itu sudah sering beliau lontarkan. Dalam berbagai event beliau bicarakan. Nah sekarang kita lihat apakah ada perubahan? Apakah kritikan itu diterjemahkan oleh anak buah beliau dengan kerja keras?
Bukti laporan akhir tahun dari jumlah Silpa menjawab semua ini. Sejak anggaran 2012 sampai 2014 tidak ada perubahan apapun dari pola kerja aparatur di Pemerintah Aceh. Dalam pandangan DPRA menanggapi LKPJ Gubernur 2014 jelas disebutkan kinerja Pemerintah Aceh buruk. Banyak perencanaan pembangunan cilet-cilet. Sejumlah proyek gagal fungsi dan gagal pembangunan. Penataan keuangan amburadul. Dan banyak indikator lain termasuk prediket WDP dari BPK.
Nah pertanyaan kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kekecewaan gubernur tidak digubris bawahannya? Jawaban yang mungkin adalah kita kembali ke mekanisme pemerintah. Gubernur juga sudah melakukan beberapa upaya perbaikan. Misalnya mencopot pejabat yang dinilai bermasalah. Dalam pidato pelantikan selalu disebutkan mutasi untuk penyegaran dan mengoptimalkan kinerja dan pelayanan.
Nyatanya sudah 15 kali mutasi mulai eselon satu sampai eselon empat, kinerja tidak juga membaik. Dimana lagi salahnya? Kesalahan itu sebenarnya di Pemerintah Aceh. Para pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh mengasosiasikan dirinya seperti sedang berada di kapal karam. Masing-masing pejabat tiap hari hanya bekerja untuk menyelamatkan diri. Salah bergerak sedikit langsung karam (dicopot).
Mau menunjukkan berprestasi belum tentu selamat. Karena banyak pihak iri kalau ada yang sukses dan dianggap terlalu maju. Maka dengan satu bisikan yang mengena siap terpental. Walaupun gubernur di depan publik menyatakan kecewa. Tugas selanjutnya bagaimana mereka terus menghidupkan rasa tunduk di depan gubernur. Menjawab keluhan gubernur dengan narasi yang masuk akal, yang penting buat pimpinan senang dan tidak menyentuh ketersinggungan orang di sekelilingnya.
Teori menyelamatkan diri para pejabat Pemerintah Aceh menyebabkan mereka tidak berpikir bekerja serius. Tugas sehari-hari adalah membuat senang pimpinan dan orang sekeliling.
Itu obat paling manjur. Jangan coba-coba muncul ke publik dengan segudang prestasi. Anda akan dicap terlalu maju. Maka jangan heran gubernur dengan segala keterbatasan dibebankan memutuskan semua hal. Para pejabat benar-benar memposisikan diri sebagai pembantu. Semua menunggu perintah. Kalau salah tinggal rasionalkan. Kemudian gubernur akan lupa karena keterbatasan fisik beliau yang sudah tua dan mungkin mudah lupa.
Apapun persoalan sampai ke gubernur dangan bahasa yang menyanjung. Beri pujian bahwa keputusan beliau adalah terbaik. Bahkan tidak pernah mereka pikirkan walaupun sekolah mereka lebih tinggi.
Setelah itu rasionalkan kepada orang-orang sekeliling. Hormati orang-orang ini melebihi apapun. Walaupun secara keilmuan dan pendidikan jauh di bawah para pejabat. Intinya inilah potret birokrat Aceh saat ini.
Maka jangan heran bila kekecewaan gubernur tidak berefek. Karena mereka sudah tahu jawaban sebenarnya. Gubernur bukan butuh prestasi. Tapi bagaimana beliau dibuat senyaman mungkin.
Bagaimana para birokrat menyenangkan para orang-orang yang kemungkinan mengancam keselamatan jabatan. Jadi jangan harap pernyataan Gubernur kemarin akan melecut kinerja birokrasi Aceh. Jangan harap akan lahir program-program spektakuler yang berpihak kepada rakyat. Kita rakyat cukup menonton dan memahami dagelan ini.
Para pejabat juga selalu akan bersiap menyambut pemimpin baru nanti pada pilkada ke depan. Tidak ada loyalitas ganda pada mereka. Siapapun pemimpin itulah atasan. Yang sudah berakhir lupakan saja. Maka rendahnya serapan anggaran tidak berimbas apapun pada mereka. Toh gaji dan penghasilan lain tetap lancar walau tak bekerja. Yang paling menderita tentu para PNS atau non PNS berstatus staf. Mereka bekerja sesuai ritme atasan.
Ganti atasan ganti kebijakan. Mereka yang di bawah ini tetap lage boh trueng lam ji ee. Secara penghasilan dan strata sosial mereka kalah jauh dengan para pejabat. Walaupun sebenarnya mereka adalah operator sebenarnya dari jalannya sebuah pemerintah.
Gambaran di atas sedikit menjawab kausalitas antara buruknya kinerja pemerintah dengan perilaku kekuasaan. Selama pemerintah tidak berjalan dengan sistem maka jangan harap akan sukses.
Perilaku pimpinan daerah bergaya bak raja adalah upaya penghancuran diri kepemimpinan sendiri. Sebab beliau memang bukan raja yang berkuasa seumur hidup. Gubernur hanya dituruti sepanjang berkuasa.
Makanya kinerjalah yang akan dicatat sejarah. Dipuja atau dicaci hanya rakyat yang berhak menilai. Dan acuannya seberapa berpihak sebuah kekuasaan kepada mereka. Kinerjalah yang akan melabel seseorang pemimpin sebagai pahlawan atau pecundang.[]
