Kata Lingga Dinsyah Soal Bendera dan Kesejahteraan

TAKENGON – Mantan Juru Bicara Partai Aceh, Lingga Dinsyah meminta agar program kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh saat ini.

Ditemui portalsatu.com di kediamannya, Sabtu, 16 Januari 2016, Lingga Dinsyah mengatakan, jika terwujudnya kesejahteraan rakyat justru akan semakin mudah memperjuangkan turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang selama ini masih tersendat di tingkat Pusat, seperti Lambang dan Bendera Aceh.

Menurut Lingga Dinsyah, dengan terpenuhinya kebutuhan rakyat, secara otomatis rakyat akan membantu Pemerintah Aceh untuk mendesak Pemerintah RI segera mengesahkan semua turunan UUPA sesuai MoU Helsinki.

“Lambang dan bendera perlu. Sangat perlu malahan, karena itu identitas kita Aceh. Tapi pikirkan dulu bagaimana kondisi rakyat, apa mereka sudah kenyang? Kalau itu sudah terpenuhi, maka lambang dan bendera sekaligus lembaga Wali Naggroe, saya yakin semua masyarakat akan menerimanya,” kata Lingga Dinsyah.

“Lebih dari itu, masyarakat juga akan membantu Pemerintah Aceh untuk mendesak Jakarta segera selesaikan turunan UUPA. Percaya itu, karena rakyat Aceh setia. Mereka telah membuktikan selama Aceh konflik. Mereka yang kasih kita (anggota GAM) makan. Sekarang pikir kondisi mereka,” ujarnya.

Lingga Dinsyah juga tak memungkiri, dewasa ini banyak masyarakat yang telah berseberangan dengan pemerintah. Hal itu, menurutnya, semata disebabkan kesejahteraan rakyat telah dikesampingkan.

Mantan kombatan GAM lulusan Tripoli, Libya (Libia) itu juga berharap agar Pemerintah Aceh di bawah komando Zaini Abdullah menghentikan 'hobi' mutasi kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Ia menilai “bongkar pasang” jabatan dengan alasan penyegaran hanya akan menghambat realisasi APBA, hingga akhirnya merambah terhadap pembangunan daerah jalan di tempat.

“Enam bulan sekali ganti SKPA, penyegaran apa itu. Ini sangat tidak masuk akal. Semua orang juga tidak bisa bekerja dengan masa enam bulan” ujar lulusan jurusan Bahasa Arab, University Al Fatah, Libya itu.[] (idg)