BANDA ACEH Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh, Kamaruddin, mengakui sudah menerima surat terkait reposisi Sulaiman Abda yang belum bisa ditindaklanjuti oleh Mendagri pada Rabu, 4 November 2015 sore.
Ya kami sudah menerima surat itu. Namun di dalamnya tidak disebut penolakan, tapi reposisi Sulaiman Abda belum bisa ditindaklanjuti oleh Mendagri, kata Kamaruddin saat dihubungi portalsatu.com, Kamis, 5 November 2015.
Ia mengatakan surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Aceh dengan tembusan Ketua DPRA. Menurutnya, surat tersebut hanya berisi pemberitahuan saja.
Inan hana i perintah sapue, nyan sebagai pemberitahuan sagai (tidak ada perintah apapun dalam surat tersebut, itu hanya pemberitahuan saja), ujar Kamaruddin.
Diberitakan sebelumnya, Partai Golkar telah melayangkan surat untuk mereposisi Sulaiman Abda dari jabatan Wakil Ketua DPRA. Surat tersebut kemudian diteruskan pimpinan DPRA ke Pemerintah Aceh, lalu dikirim ke Kemendagri.
Namun, Menteri Dalam Negri (Mendagri) melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) belum bisa menindaklanjuti reposisi politisi Golkar tersebut sebagai Wakil Ketua DPR Aceh.
Sementara itu, Muntasir Hamid yang menghubungi portalsatu.com Kamis, 5 November 2015 dinihari tadi mengatakan Mendagri tidak punya hak untuk melarang Partai Golkar dalam hal mereposisi kadernya.
Sangat naif jika Mendagri ingin melibatkan diri. Persoalan reposisi itu urusan rumah tangga kami, kata Muntasir Hamid.
Muntasir juga mengaku telah mengonfirmasi Mendagri terkait hal tersebut. Namun, kata Muntasir, Mendagri tidak tahu apapun terkait surat tersebut.
Saya tanya ke Mendagri sana, tapi mereka tidak tahu menahu tentang surat itu. Itu surat siapa yang tandatangani dan nomor berapa suratnya, kata Muntasir Hamid.[]