Ini Jumlah Pendamping Desa di Provinsi Aceh

BANDA ACEH – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh sekaligus Kepala Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  Desa (P3MD) Ramli Daud mengatakan, P3MD merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Pejabat Penandatanganan SPM BPM Aceh Anzumar, di acara Penyerahan Surat Perintah Tugas Tenaga Ahli P3MD di Provinsi Aceh, Selasa, 18 Oktober 2016.

“Sesuai amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa diperlukan pendampingan untuk memfasilitasi perangkat gampong dan masyarakat, dalam melaksanakan tahapan program atau kegiatan sejak tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai kegiatan pembangunan di pedesaan,” katanya.

Ia menjabarkan, secara keseluruhan kuota Pendamping Dana Desa di Aceh berjumlah 2.836 orang yang ditempatkan di 23 kabupaten kota. Mereka disebar ke 289 kecamatan dan 6.464 desa yang ada di seluruh Aceh.

Adapun rinciannya yaitu Pendamping Lokal Desa sebanyak 1.726 orang, Pendamping Desa Pemberdayaan sebanyak 691 orang, Pendamping Desa Infrastruktur sebanyak 289 orang dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 130 orang.

“Berdasarkan data tersebut Aceh masih kekurangan pendamping yang tersebar di 30 kecamatan di Aceh,” katanya.

Adapun kekurangan itu meliputi Pendamping Lokal Desa sebanyak 38 orang, Pendamping Desa Pemberdayaan sebanyak 92 orang, Pendamping Desa Infrastruktur sebanyak 56 orang dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 10 orang.

Ia juga menjelaskan, ketentuan penetapan dan relokasi Pendamping Profesional Desa P3MD mengacu pada Surat Dirjen PPMD Nomor 551/DPPMD.6/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, hal penugasan Tenaga Ahli Kabupaten/Kota Tahun 2016 pada poin 3, menyebutkan bahwa penugasan TAPM ke lokasi tugas, agar berpedoman pada Surat Dirjen PPMD Nomor 0487/DPPMD/II/2016 tanggal 4 Pebruari 2016, hal penataan ulang lokasi tugas PLD, PD dan TA.

Apabila jumlah TAPM berdasarkan domisili melebihi kuota di kabupaten kota lokasi domisili, maka kelebihan TAPM dimaksud agar ditugaskan dan atau direlokasi ke kabupaten/kota lainnya yang berdekatan dengan domisili TAPM, dengan ketentuan terdapat kekosongan sesuai kuota masing-masingg kabupaten kota.

Selanjutnya, jika lokasi yang berdekatan dimaksud tidak terdapat kekosongan TAPM, maka Satker P3MD Provinsi dapat menugaskan kelebihan TAPM ke kabupaten/kota lainnya yang mengalami kekosongan.[]