Ini 10 Kementerian/Lembaga yang Banyak Diadukan Terkait Pungli

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menuturkan, sejak dibentuk pada 20 Oktober 2016 hingga 19 Juli 2017, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah menerima sebanyak 31.110 pengaduan.

Dari seluruh aduan masyarakat, ada sepuluh instansi pemerintah yang sering diadukan, yakni Kemendikbud, Polri, Kemenhub, Kemenkes, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenag, Kementerian Agraria, Kementerian Keuangan dan TNI.

Hal itu disampaikan Wiranto dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi terkait pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017).

Wiranto menjelaskan, masalah yang banyak dilaporkan masyarakat berada di sektor pelayanan masyarakat sebanyak 36 persen, hukum 26 persen, pendidikan 18 persen, perizinan 12 persen dan kepegawaian 8 persen.

Daerah yang paling banyak mengadukan adalah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten dan Lampung.

Dari total 563 unit pelaksana Satgas Saber Pungli di kementerian/lembaga dan daerah, tercatat ada 917 operasi tangkap tangan yang telah dilakukan.

Dalam seluruh kasus itu, sebanyak 1.834 orang ditetapkan tersangka.

Sementara itu, barang bukti berupa uang hasil OTT di seluruh Indonesia berjumlah Rp 17.623.205.500.

Menurut Wiranto, Satgas Saber Pungli akan terus melakukan upaya penindakan dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku.

Selain itu, pihaknya juga akan mensinergikan satgas pusat dan daerah bersama instansi terkait sistem pencegahan pungli.

“Kami akan terus lakukan penindakan agar pungli berkurang. Mudah-mudahan hilang meskipun susah ya,” ucapnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kapuspen TNI Mayor Jenderal Wuryanto, Sesmenko Polhukam Yoedhi Swastono dan jajaran Pejabat Eselon I Kemenko Polhukam. | sumber : kompas