BANDA ACEH – Wakil Rektor II Universitas Syiah Kuala Prof. Husni Djalil mengatakan, Rancangan Qanun Aceh Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Aceh harus mengakomodir tugas wajib dan tugas pilihan untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Efisiensi perangkat daerah yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tidak lantas mereduksi kewenangan Pemerintah Aceh yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,” kata Prof. Husni Djalil pada pembukaan Fokus Group Discussion (FGD) yang digelar Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA) dan Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Unsyiah, di Hotel Hermes, Kamis, 3 November 2016.
Ia menegaskan, Unyiah selaku kampus “Jantong Hatee” rakyat Aceh, melalui P3KA dan PSIP, memberikan perhatian serius terhadap proses lahirnya Qanun SOTK Pemerintah Aceh.[]
