Pemerintah Bakal Perkuat Konektivitas Darat dan Laut Aceh
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh akan berkerjasama dengan pemerintah pusat dalam mempercepat dan memperkuat konektivitas darat laut di Aceh. Berbagai upaya akan dilakukan guna meningkatkan konektivitas antar kawasan di Aceh dengan tujuan utama memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya di sektor maritim.
Kita meminta kepada pemerintah pusat agar pembangunan ruas jalan yang menghubungkan kawasan ekonomi maritim di Aceh dipercepat, kata Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah dalam sambutan acara puncak Hari Nusantara di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Banda Aceh, Minggu, 13 Desember 2015.
Menurutnya pembangunan ruas jalan tersebut antara lain termasuk jalan terowongan di kawasan Gunung Paro, Gunung Kulu dan Gunung Geurutee yang merupakan ruas jalan nasional menghubungkan Banda Aceh dan Aceh Jaya.
Demikian juga jalan Tikungan Seunapet di ruas jalan Nasional Lambaro Aceh Besar hingga perbatasan Pidie, ujar Gubernur.
Gubernur Aceh dalam sambutannya juga meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memberikan dukungan agar terlaksananya pembangunan terowongan dan jalan tersebut. Dukungan itu diharapkan dalam bentuk bantuan alokasi dana, yang dianggarkan dalam APBN.
Kemudian, kita juga meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk menambah kapal ferri antar pulau di Aceh, seperti rute Banda Aceh ke Sabang, Singkil ke Pulau Banyak dan Aceh Selatan ke Simeulu, kata Gubernur.
Menurutnya penambahan angkutan laut tersebut penting bagi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, yang juga masuk dalam salah satu program prioritas Pemerintah Pusat saat ini.
Di samping itu, guna mendorong pembangunan sektor kemaritiman di Aceh, kami juga meminta dukungan untuk perluasan dan optimalisasi tiga pelabuhan laut sebagai gerbang ekspor impor di Aceh, yaitu Pelabuhan Sabang, Pelabuhan Malahayati di Aceh Besar dan Pelabuhan Krueng Geukuh di Aceh Utara, ujarnya.
Terkait dengan upaya peningkatan konektivitas Aceh melalui jalur transportasi kereta api yang kini sedang dalam tahap pembangunan, Gubernur juga meminta Pemerintah Pusat untuk membentuk satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Aceh yang tidak disatukan dengan program yang sama di Sumatera Utara dan Riau.
Tujuannya tidak lain, agar pembangunan perkeretaapian Aceh berjalan lebih fokus dan efektif mengingat banyaknya kompleksitas dalam program tersebut, katanya.[](bna)