BANDA ACEH – Fraksi Gerindra-PKS mengaku prihatin dengan masih adanya SKPA yang belum dapat menjalin hubungan kemitraan dengan Komisi-Komisi DPRA. Hal tersebut dinilai dapat menyebabkan ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif yang mempengaruhi pencapaian kinerja.
“Oleh karena itu Fraksi Gerindra-PKS meminta kepada gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap SKPA-SKPA tersebut,” ujar Ketua Fraksi Gerindra-PKS, Abdurrahman Ahmad, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi tentang nota keuangan Aceh 2016, Sabtu, 30 Januari 2016.
Selain itu, Fraksi Gerindra-PKS juga menyorot terlambatnya penetapan RAPBA sebanyak dua kali selama kepengurusan DPRA periode 2014-2019. Menurutnya hal ini berdampak buruk bagi pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh.
“Maka kami Fraksi Gerindra-PKS mengingatkan kepada eksekutif dan legislatif untuk membangun komitmen secara bersama-sama, agar persoalan ini tidak terulang kembali di tahun anggaran selanjutnya,” katanya.[](bna)