Dongeng Pemerintah Aceh

Gubernur Aceh dalam pidatonya di Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang kemarin memaparkan sejumlah 'prestasi' yang telah dilakukan Pemerintah Aceh selama ini. Misalnya Pemerintah Aceh adalah perencana pembangunan yang bagus. Pengelola anggaran yang mumpuni. Tentunya dengan berbagai indikator yang disampaikan.

Membaca berita tentang itu kita seolah-olah sedang berada di negeri dongeng. Pasalnya pidato itu menyulap berbagai hal yang pahit menjadi sebuah kisah manis semanis madu. Tapi benarkah kabar itu? Apakah indikatornya bisa dipertanggungjawabkan? Apakah rakyat sudah merasakah 'keberhasilan' itu?

Sungguh, Aceh era sekarang seperti sedang berada di era orde baru. Pemerintah hanya memunculkan yang baik-baik saja. Rakyat tertipu sekaligus terhibur dengan dongeng. Walaupun sebenarnya perut mereka hanya terisi setengah.

Tragisnya kondisi itu terjadi di saat Aceh dipimpin oleh mantan pemberontak, baik di eksekutif dan legislatif. Mereka ini dulunya berada di garis depan melawan order baru. Tapi ketika tampuk kekuasaan berada di tangan mereka kondisinya tampak setali tiga uang. Mereka meng-copy paste perilaku 'musuhnya' di masa lalu. Bahkan lebih buruk.

Kembali ke soal ekspose berita terkait Pemerintah Aceh. Benarkah perencanaan pembangunan Aceh sangat baik? Mari kita lihat kenyataannya dan bertanya pada diri masing-masing. Adakah kita merasakan pemerintah hadir dalam hidup kita?  Lihatlah ke sekeliling, adakah saudara kita yang miskin sudah makmur sekarang ini? Ataukah usaha kita ada yang semakin maju karena berbagai regulasi dan insentif dari pemerintah?

Apakah kopi, CPO, atau kakao yang menjadi komoditas di daerah kita tidak diangkut lagi sebagai barang mentah ke provinsi tetangga? Di mana letak pabrik padi yang sudah mengolah gabah hasil pertanian kita dengan kualitas terbaik? Coba periksa truk-truk yang hilir mudik ke provinsi tetangga, apakah yang diangkut gabah atau beras? Masihkah kita memasok telur dari Sumatera Utara? Di manakah pedagang kita membeli beras berkualitas yang kita konsumsi sehari-hari?

Perilaku pemerintah Aceh seperti pepatah 'ta harap pageu, kameng lam padee'. Rakyat memberi mereka amanah untuk menjaga kehidupannya, tetapi mereka malah sibuk menjaga kroni dan keluarganya. Eksekutif dan legislatif berlomba bak pantun 'adak na geuchik lagee boh pik hana sagoe, na waki lagee keubiri gatai asoe, na rakyat hudah huduh mita keudroe”. 

Mungkin benar perencanaan pembangunan Aceh amat baik. Musrenbang berjalan lancar. Dan berbagai hal baik-baik lainnya. Tapi itu di atas kertas saja. Pernah tidak pemerintah melakukan survei kepuasaan publik. Pernahkah tidak pemerintah turun ke bawah? Melihat dan merasakan derita rakyat sehari-hari. Satu hal saja kita minta pemerintah menjawab. Apa langkah pemerintah Aceh untuk menjaga harga gabah agar tidak jatuh saat panen raya?

Sebenarnya tidak sulit untuk melihat kebaikan sebuah perencanaan pembangunan. Yaitu dengan mengukur tingkat kepuasaan publik. Tingkat terbukanya lapangan kerja. Tingkat meningkatnya nilai tàmbah bahan baku yang berlimpah. 

Pemerintah yang jujur itu bukan hanya bicara yang baik-baik. Tapi siap memperbaiki yang buruk-buruk. Siap mengukur pencapaian kerja mereka dengan memperbaiki taraf hidup rakyat. Bukan taraf hidup dirinya, keluarga dan kroninya saja. 

Eksekutif dan legislatif Aceh saat ini “muka tembok” dikritik kiri kanan bahkan dihujat. Mukanya sudah buruk seburuk-buruknya. Tapi tetap juga berbedak. “Lagee bak sangkiwang, keu alei hanjeut, keu lusong pih han.”[]