TERKINI
TAK BERKATEGORI

Dayah Darul Ihsan Perjuangkan Gelar Pahlawan Nasional Teungku Hasan Krueng Kalee

BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Banda Aceh menyerahkan buku biografi Ulama Besar Aceh, Abu Hasan Krueng Kalee, kepada Menko PMK…

LIPUTAN6 Kontributor
DIPUBLIKASIKAN
WAKTU BACA 2 menit
SUDAH DIBACA 1.1K×

BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Banda Aceh menyerahkan buku biografi Ulama Besar Aceh, Abu Hasan Krueng Kalee, kepada Menko PMK Puan Maharani. Penyerahan buku ini dilakukan di sela-sela konferensi City Sanitation Summit, Kamis, 24 November 2016 siang.

Buku yang semula diberikan oleh Humas Dayah Darul Ihsan, Teungku Mustafa Woyla, kepada pengurus partai kepala banteng ini diamanahkan untuk Puan Maharani. Namun, pihak dayah berhasil menemui langsung anak Megawati Soekarnoputri tersebut untuk menyampaikan langsung, sesuai dengan yang diharapkan.

Pemberian buku ini dimaksudkan untuk menyegarkan ingatan, dan menyambung tali silaturahmi antara generasi penerus Bung Karno dan Generasi penerus Teungku Hasan Krueng Kalee. Selain itu, biografi Tgk. Hasan Krueng Kalee juga penting untuk dijadikan referensi bagi pusat agar lebih memahami kiprah tokoh-tokoh Ulama Aceh dalam perjuangan kemerdekaan RI.

Sebagaimana diketahui, Teungku Hasan Krueng Kalee memiliki peran besar dalam perang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan RI di Aceh. 

Dalam kesempatan itu juga pengurus PDI Perjuangan kota Banda Aceh menyampaikan aspirasi Dayah Darul Ihsan, agar Teungku Hasan Krueng Kale dapat dianugerahi status sebagai Pahlawan Nasional dari Aceh.

Awalnya, pengurus PDI Perjuangan Kota Banda Aceh dengan Humas Darul Ihsan sepakat agar Puan menyempatkan ziarah ke makam Abu Hasan Krueng Kalee. Namun, karena jadwal padat terpaksa diurungkan.

Menurut Tgk Mustafa Husen Woyla, Dayah Darul Ihsan pernah memperjuangkan anugerah Pahlawan Nasional untuk Abu Hasan Hasan Krueng Kalee. Gelar ini diusul pada masa Presiden Soeharto yang dirintis oleh Muhammad Saleh, selaku anggota DPR RI, PPP, dan PERTI Aceh. Namun, upaya tersebut terputus dikarenakan pergantian rezim dan tidak ada yang mengawal sehingga belum terwujud sampai sekarang.[]

LIPUTAN6
KONTRIBUTOR · ARGUMENTA.ID

Tulis Komentar