Dana Rapat-rapat Dewan Bertambah Rp3,5 Miliar?

LHOKSEUMAWE – Anggaran Aceh Utara selama ini dilaporkan defisit dengan jumlah yang tak sedikit. Akan tetapi, dana untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat anggota dewan, diduga diusulkan bertambah dalam rancangan perubahan anggaran tahun ini. Begitu pula dana perjalanan dinas pejabat di bawah sekretariat daerah (setda), meski jumlah yang bertambah lebih minim dibandingkan anggaran di sekretariat dewan atau setwan. 

Data diperoleh portalsatu.com, 27 Oktober 2017, dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Aceh Utara Tahun 2017, anggaran untuk setda berkurang Rp10 miliar lebih (dari Rp40,155 miliar lebih sebelum perubahan menjadi Rp30 miliar lebih). Sedangkan anggaran untuk setwan bertambah Rp4 miliar (dari Rp21,871 miliar lebih menjadi Rp25,871 miliar lebih).

Angka itu tertera secara terang dan jelas pada table 4.1 PPSAP Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, halaman 24 buku Rancangan PPASP Aceh Utara Tahun 2017. Rincian anggaran untuk setda dapat dilihat pada halaman 70. Pada program pelayanan administrasi perkantoran, salah satunya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (target capaian kinerja: 500 rapat koordinasi) plafon anggarannya bertambah Rp600 juta (dari Rp2,118 miliar lebih sebelum perubahan menjadi Rp2,718 miliar lebih).

Berikutnya, pada program peningkatan sarana dan prasarana, salah satunya pengadaan kendaraan dinas (target capaian kinerja: 709 unit) plafon anggarannya berkurang Rp11,344 miliar (dari Rp11,353 miliar lebih menjadi Rp9,75 juta).

Sedangkan rincian anggaran untuk setwan dapat dilihat pada halaman 74. Pada program pelayanan administrasi perkantoran, dua di antaranya tampak penambahan anggaran, yaitu penyediaan makanan dan minuman bertambah Rp500 juta (dari Rp990 juta lebih sebelum perubahan menjadi Rp1,49 miliar), dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (target capaian kinerja: 465 kali), plafon anggarannya bertambah Rp1,7 miliar (dari Rp2,639 miliar lebih menjadi Rp4,339 miliar lebih).

Berikutnya, pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, salah satunya rapat-rapat alat kelengkapan dewan (target capaian kinerja: 29 kali), plafon anggaranya bertambah Rp1,8 miliar (dari Rp8 miliar lebih menjadi Rp9,8 miliar lebih).

Ketua DPRK Aceh Utara H. Ismail A. Jalil alias Ayahwa saat diwawancarai wartawan portalsatu.com Cut Islamanda melalui telepon seluler terkait bertambahnya anggaran cukup besar untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta rapat-rapat alat kelengkapan dewan, tidak memberikan penjelasan.

“O… gitu…. eummm…. Gini aja, telepon sekwan saja, ya, sekretaris dewan,” ujar Ayahwa.

Sekwan Aceh Utara Abdullah Hasbullah beberapa kali dihubungi portalsatu.com sejak Sabtu siang, telepon selulernya baru aktif sekitar pukul 20.30 WIB. Abdullah Hasbullah menjelaskan, anggaran untuk setwan yang dialokasikan dalam APBK murni tidak mencukupi, sehingga diusulkan penambahan pada Rancangan PPASP 2017.

Menurut Abdullah Hasbullah, dalam perjalanan tahun anggaran 2017, ada beberapa panitia khusus (pansus) yang dibentuk DPRK. Di antaranya, kata dia, Pansus tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan Bupati periode 2012-2017 dan LKPj Akhir Tahun Anggaran 2016. Selain itu, Pansus DPRK untuk menelusuri penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara.

Baca juga: Pansus Dewan Telusuri Penyebab Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

“Pansus itu harus melakukan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Seperti pansus tentang pupuk yang sekarang sedang bekerja, ada konsultasi ke (PT) Pusri. Selain kegiatan pansus, ada juga kegiatan Banggar (Badan Anggaran) DPRK ke Kementerian Keuangan untuk mengecek dana perimbangan yang belum ditransfer pemerintah pusat ke Aceh Utara,” ujar Abdullah Hasbullah.

Itu sebabnya, kata Abdullah Hasbullah, pihaknya mengusulkan penambahan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam Rancangan PPASP 2017. “Karena dalam APBK murni kekurangan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut,” katanya.

Kendaraan teungku imum

Sementara itu, pengurangan anggaran untuk Setda Aceh Utara Rp10 miliar lebih dalam Rancangan PPASP 2017, diperkirakan karena dibatalkan pengadaan 700 lebih kendaraan dinas untuk teungku imum gampong yang dananya sudah dialokasikan dalam APBK murni.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Utara Muhammad Nasir mengaku tidak tahu persis soal pengurangan anggaran untuk setda dalam Rancangan PPASP 2017 terkait pengadaan kendaraan dinas untuk teungku imum gampong. “Saya tidak tahu karena ada tahapan rapat yang tidak saya ikuti,” kata Nasir melalui pesan pendek menjawab portalsatu.com, Sabtu siang.

Sebelumnya, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib alias Cek Mad saat diwawancarai wartawan portalsatu.com Sirajul Munir lewat telepon seluler, 9 Oktober 2017, sempat menyingung persoalan defisit anggaran Rp225 miliar, sehingga tahun ini sejumlah program terpaksa “dihilangkan”, seperti pengadaan sepeda motor operasional tgk. imum.

Rencana penundaan pengadaan lebih 700 sepeda motor untuk operasional teungku imum gampong yang dananya sudah dialokasikan dalam APBK murni, sebelumnya juga disampaikan Kabag Umum Setda Aceh Utara Fauzan menjawab portalsatu.com, 1 Agustus 2017. “Nilai anggarannya Rp11 miliar lebih di APBK murni tahun ini. Namun, sesuai arahan bupati mengingat banyak program yang lebih penting, pengadaan kendaraan operasional tersebut kita tunda tahun ini,” jelas Fauzan.

Fauzan menyebutkan, direncanakan dana pengadaan sepeda motor pelat merah untuk tgk. imum gampong itu akan dialokasikan kembali tahun 2018. Kata dia, pengadaan kendaraan operasional tgk. imum tersebut bagian dari program Pemkab Aceh Utara untuk menunjang kegiatan aparatur gampong di 27 kecamatan. (Baca: Pemkab Aceh Utara Batalkan Pengadaan Sepeda Motor Tgk Imum)[]