LHOKSEUMAWE Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pase Tengku Zulkarnaini Bin Hamzah tiba di Lhokseumawe Rabu malam kemarin setelah melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci Mekkah. Tengku Zulkarnaini atau Tengku Ni sempat mengibarkan bendera bintang bulan di Jabal Rahmah, Mekkah. Bagaimana ceritanya?
Setelah selesai melaksanakan ibadah umrah, saya bersama rombongan menyewa mobil, bergerak dari pusat kota Mekkah ke Jabal Rahmah. Di sana, cukup banyak jamaah dari berbagai negara, ujar Tengku Ni kepada portalsatu.com dan wartawan lainnya di Lhokseumawe, Jumat, 25 Maret 2016.
Menurut Tengku Ni, dalam rombongannya yang ikut melaksanakan ibadah umrah juga ada Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya dan Tengku Zulkifli dari Masjid Islamic Centre Lhokseumawe.
Saat tiba di bukit Jabal Rahmah, saya berdoa untuk kebaikan Aceh, kemudian saya membuka bendera bintang bulan yang memang sudah saya persiapkan sendiri. Begitu bendera itu saya buka langsung terbentang dengan baik dan saya sendiri yang kibarkan, disaksikan anggota rombongan, ujar Tengku Ni.
Tengku Ni menyebut ia telah mempertimbangkan semua risiko sebelum mengibarkan bendera bintang bulan di Jabal Rahmah. Tujuan saya kibarkan bendera itu untuk kebaikan Aceh agar selalu damai dalam Indonesia, seperti doa yang saya panjatkan di Tanah Suci itu, katanya.
Jadi, biar dilihat oleh para elite Indonesia bahwa begitu besar keinginan orang Aceh untuk mengibarkan bendera itu yang sudah disahkan oleh DPR Aceh menjadi bendera Aceh sesuai Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Makanya saya katakan, di mana ada bendera merah putih, di situ ada bendera Aceh, karena Aceh telah damai dalam Indonesia, ujar Tengku Ni.
Tengku Ni berharap setelah dirinya mengibarkan bendera bintang bulan sebagai bendera Aceh di Tanah Suci Mekkah, bendera tersebut dapat segera dikibarkan di Aceh secara resmi di sisi bendera merah putih melalui instruksi pemimpin Pemerintah Aceh.
Pada bagian lain, Tengku Ni menyebut ia juga memanjatkan doa di Jabal Rahmah agar semua mantan kombatan GAM yang selama ini bercerai-berai akibat perbedaan pandangan dapat bersatu kembali dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) untuk membangun Aceh yang lebih baik.
Saya juga mendoakan agar Pemerintah Pusat segera memenuhi semua kewajibannya untuk mengimplementasikan secara serius semua butir MoU Helsinki yang merupakan hasil perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan GAM pada 15 Agustus 2005. Termasuk menuntaskan persoalan bendera dan lambang Aceh, kata Tengku Ni.[] (idg)