JAKARTA- Undangan Presiden Obama yang disampaikan langsung pada saat pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) 2014 di Beijing pada 10 November 2014 ini kemudian ditindaklanjuti dengan undangan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik.

“Sama halnya dengan persiapan kunjungan Presiden RI ke negara-negara lain, persiapan kunjungan ke Amerika Serikat tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, parlemen, KBRI Washington D.C., Konsulat Jenderal RI di San Francisco, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta,” sambung siaran pers tersebut.

Senada dengan Kemlu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan tidak ada satupun dana negara yang dipakai untuk membayar pihak ketiga selama kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat. Apalagi, dana yang disebutkan mencapai USD 80 ribu.

“Saya tidak tahu benar atau tidak (penggunaan jasa konsultan untuk lobi ke Gedung Putih), tetapi Pemerintah Indonesia yang pasti tidak mengeluarkan (uang) itu,” kata Wapres Kalla di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Sabtu (7/11), demikian dilansir Antara.

Dalam artikelnya di New Mandala, Buehler pun mempertanyakan siapa orang dalam pemerintahan yang menyuruh Pereira membayar uang lobi itu. Apakah benar uang pajak rakyat Indonesia dipakai buat menyewa perusahaan pelobi di Las Vegas padahal seharusnya itu menjadi tugas KBRI di Washington? Apakah hal ini dilakukan atas koordinasi dengan Menlu Retno atau justru melangkahi wewenang menlu? Jika kewenangan menlu dilangkahi apakah ini memperlihatkan terlalu banyak kepentingan di dalam lingkaran orang dekat Presiden Jokowi?

Buehler menyadari pertanyaan-pertanyaan itu hampir mustahil ditemukan jawabannya dan dia menutup artikelnya dengan ungkapan terkenal “apa yang terjadi di Vegas, biarkan tetap di Vegas”. [] Sumber: Merdeka.com