Muhammad MTA: Penyelesaian Kasus Din Minimi Tidak Pengaruhi JR UUPA

BANDA ACEH – Juru Bicara Tim Pengawal UUPA, Muhammad MTA menilai langkah yang ditempuh oleh Badan Intelijen Negara (BIN) terkait memperjuangkan amnesti untuk Nurdin bin Ismail alias Din Minimi dan kelompoknya sudah sesuai dengan fungsi lembaga tersebut. Dia juga menganggap pernyataan Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi yang menyatakan Din Minimi cs masih masuk dalam daftar pencarian orang tidak salah.

“Dua institusi negara tersebut bekerja sesuai dengan fungsinya. Dan pernyataan mereka (Kepala BIN dan Kapolri serta Kapolda Aceh) juga sesuai dengan tupoksinya. Jadi tidak ada yang salah,” ujar Muhammad MTA kepada portalsatu.com, Jumat, 1 Januari 2016.

Dia mengatakan secara hukum bagi institusi kepolisian, Din Minimi cs memang masih DPO. “Dan itu fakta hukum. Jadi semua pihak harus pahami itu,” katanya.

Menurutnya masalah amnesti yang dipertimbangkan oleh BIN untuk disampaikan ke presiden merupakan pertimbangan-pertimbangan politik dan keamanan nasional. “Dan BIN berkepentingan untuk melakukan itu. Walau itu hak prerogatif presiden,” katanya.

Muhammad MTA mengatakan hal terpenting dalam kasus ini adalah sejauh mana kemudian dua institusi ini bisa menjadikan hukum sebagai penglima. Dia juga menilai kasus ini tidak berpengaruh dengan ancaman memangkas aturan turunan UUPA terkait pasal pengangkatan Kapolda Aceh oleh Kapolri atas persetujuan Gubernur Aceh, jika polisi tetap menetapkan DM sebagai tersangka sejumlah kasus kriminal.

“Saya lihat tidak ada pengaruh apa-apa terhadap JR (judicial review) UUPA,” katanya. 

“Nanti kita lihat, atas pertimbangan-pertimbangan tertentu mana lebih baik untuk Aceh, apakah DM akan di-amestikan atau diproses hukum. Kita lihat saja pertimbangan-pertimbangan lembaga negara ini, termasuk Presiden,” katanya. 

Muhammad MTA juga berharap alangkah lebih baik bagi pihak kepolisian dan BIN tidak berbalas pantun di media terkait Din Minimi. “Agar tidak membingungkan publik,” katanya.[](bna)