4 Desember, Aceh Masa Lalu dan Masa Kini

Oleh Murthalamuddin

Empat puluh tahun lalu, Dr. Hasan Tiro bersama sejumlah intelektual Aceh memproklamirkan Aceh Merdeka. Di Gunong Halimon Pidie itu, sejumlah orang cerdas dan berpendidikan sangat baik di masanya menyatakan Aceh untuk lepas dari NKRI. Tentu hal ini bukan perkara mudah bagi mereka. Di masa itu, kekuasaan Orde Baru sedang tumbuh dahsyat. Konon lagi pada 30 November tahun yang sama pemerintah pusat mengumumkan penemuan ladang gas terbesar di Arun, Aceh Utara. Terkaitkah kedua perkara ini?

Sulit menemukan benang merahnya. Pasalnya kedua peristiwa itu hanya selisih empat hari. Tapi tentu proklamasi itu mengganggu rezim Soeharto. Lagi pula mana ada pembiaran pemisahan diri sebuah daerah dari sebuah negara berdaulat. Menariknya para proklamator Aceh Merdeka bukanlah sembarang orang. Bukan “awak silapeh bulee“. Mereka umumnya adalah orang mapan dan pendidikan yang bagus di masanya. Kenapa mereka mau melakukan hal yang mustahil itu? Kenapa mereka membangun impian “cet buleun ngon puteng sadeup?”

Saya ingin menganalisa mengapa orang-orang sekaliber Hasan Tiro, dr. Zaini Abdullah, dr. Zubir Mahmud, Dr. Husaini Hasan, dll., mau “menggantang asap?” Tulisan ini hanya yang saya tahu dan opini saya.
Bahwa nusantara sebagai mana ditulis dalam sejarah dijajah lebih kurang 350 tahun. Tapi Aceh tidak. Baru tahun 1873 Belanda memaklumatkan perang untuk Aceh. Bila penaklukan atau penangkapan raja dianggap sebagai kekalahan, maka Aceh mulai dijajah 1904, berdasarkan ditangkapnya Sultan Muhammad Daudsyah.

Aceh adalah negara yang maju di masa itu, bahkan punya duta besar di beberapa negara lain, termasuk di Belanda. Di masa nusantara dalam penjajahan, Aceh adalah negara berdaulat penuh. Jangan cerita soal bagaimana hebatnya Aceh di masa itu. Aceh tidak cerita emansipasi. Sejumlah penguasa Aceh di masa lalu adalah kaum perempuan. Bahkan satu satunya panglima perang perempuan dalam sejarah dunia adanya di Aceh yaitu Laksamana Malahayati.

Adakah negeri di Nusantara ini melahirkan begitu banyak pahlawan melawan penjajah? Selain di Aceh. Adakah perang kolonial “selama” perang Aceh? Adakah perang kolonial yang “sekeras” di Aceh? 400 tahun Belanda menjadi penjajah. Adakah mereka korban “sebesar” pengorbanan memerangi Aceh? Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Aceh menyatakan bergabung di bawah NKRI. Adakah yang salah dengan sikap ini? Pelakunya juga yang kemudian memberontak terhadap NKRI yang dimotori Daud Beureu’eh.

Mari kita lihat sedikit latar belakang. Di masa awal abad ke-19 “pan Islamisme” sedang tumbuh di dunia. Orang- orang Islam yang ingin kembali membesarkan Islam. Mereka intelektual Islam yang sadar politik. Dimotori oleh beberapa tokoh dunia Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Banna, Muhammad Abduh dan lain-lain. Semangat itu juga mengalir ke Nusantara.

Sejumlah tokoh pergerakan Indonesia adalah pemuka pembaharu Islam. Mereka jelas terinspirasi “pan Islamisme“. Juga Daud Beureu’eh dan kawan-kawan. Sehingga bergabung dengan Indonesia dalam sebuah bangsa yang besar dan mayoritas Muslim adalah pilihan yang tepat dan saling menguatkan. Walaupun kemudian ini melenceng dari tujuan mereka. Soekarno menarik Indonesia dalam wilayah “abu-abu” secara idiologi. Dan secara ksatria Daud Beureu’eh, Hasan Tiro, dkk., melawannya. Ini adalah tanggung jawab seorang pahlawan. Berani bersikap dan melawan bila kesepakatan ada yang mencederai.

Pasca-proklamasi kemerdekaan RI, Belanda kembali masuk Indonesia. Hanya Aceh tanah yang tak mereka jamah. Belanda dan sekutunya tak punya nyali untuk menganeksasi Aceh walaupun juga wilayah Indonesia. Belanda masih trauma dengan masa lalu. Dan kemudian Aceh menjadi “daerah modal” dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sebab Indonesia masih dianggap berdaulat. Masih ada wilayah yang berdaulat. Radio Rimba Raya selalu memulai siaran dengan menyatakan diri sebagai siaran negara Republik Indonesia. Bukan sebagai radio Aceh.

Sepanjang perang kemerdekaan, Aceh mengambil peran yang amat nyata. Membiayai pemerintahan Soekarno dengan materi. Menyumbang uang dan dua pesawat terbang untuk memperlancar penyelenggaraan dan diplomasi NKRI.

Maka 4 Desember 1976 menjadi semacam ledakan. Ledakan atas “sumbatan” harapan orang Aceh untuk menggapai cita-cita bersama dalam NKRI.

Sejak Indonesia benar-benar merdeka setelah kesepakatan konferensi Meja Bundar di Denhag 1949, Aceh memulai penderitaan baru. Penguasa dan negeri yang mereka perjuangkan ternyata tidak menjalankan kesepakatan. Tidak membangun kebersamaan. Tidak menganggap lagi semua pengorbanan. Aceh dikerdilkan dan dicurigai. Aceh dianggap anak “haram”. Sehingga tidak berhak atas waris dan pengakuan setara.

Maka wajarlah orang yang pertama kecewa adalah orang yang cukup pengetahuan, mampu mengamati dan merasakan. Tentu hal ini tidak mungkin dari orang kebanyakan. Maka sangatlah wajar bila yang memploklamirkan Aceh Merdeka terdiri dari kaum intelektual. Bukan kaum kebanyakan. Mereka yang kemudian menyebarkan “virus” ini. Rezim Soeharto pun kemudian memerangi kaum ini. Namanya juga orang Aceh. Ditekan malah makin melawan. Makin diperangi gerakan ini makin subur. Rezim Soekarno dan Soeharto tidak belajar dari sejarah.

Mengapa orang Aceh terus memberontak? Karena orang-orang Aceh memang juru perang yang tiada duanya. Mereka dibesarkan dalam peperangan. Yang setiap kematian akibat perang adalah surga. Masa lalu Aceh sebagai sebuah bangsa tidak mendapat tempat yang pantas dalam NKRI.

Ketika rezim SBY-JK kemudian merajut perdamaian. Menempatkan Aceh dalam sebuah penghargaan yang pantas. Maka segera Aceh “takluk”. Momentum tsunami menjadi pendorong yang kuat kedua pihak berdamai. Mengapa Aceh berdamai? Karena rezim Jakarta kemudian menjanjikan berbagai konsensi yang pantas untuk Aceh. Dan GAM menerima itu. Maka sampai kini walau  konsensinya belum sepenuhnya lahir. Tapi Aceh masih tetap akan bersatu dengan NKRI dengan “sabar”. Tentu saja kita hargai proses ini. Kita beri ruang agar semua konsensi itu lahir dan menjadi tonggak perdamaian sejati di negeri ini.

Kini perdamaian telah kita rasakan lebih 10 tahun. Namun apakah perdamaian ini sudah “on the track“. Belum dan belum!

Masih amat jauh harapan itu. Masih sangat samar dan “abu-abu”. Adakah yang salah? Banyak yang patut disalahkan. Misalnya, ya, ini misalnya, buruknya kualitas dan budaya intelektualitas di Aceh. Generasi awal GAM yang dimotori kaum intelektual tidak terjadi regenerasi yang baik. Di kalangan pemimpin GAM lapangan adalah kaum petempur. Mereka kemudian bertransformasi menjadi pemimpin politik dan elite baru Aceh. Mereka tidak cukup ilmu untuk mengatur pemerintah sipil. Walaupun rakyat memberi mereka mandat yang besar. Ini kemudian membuat perpecahan sesama mereka.

Perjuangan kemerdekaan kini mereka terjemahkan dengan kekuasaan. Maka tak heran begitu ada ajang pemilihan eksekutif atau legislatif, mereka berpacu merebut kuasa dengan saling berhadap-hadapan. Kaum intelektual lain para aktivis dan orang kampus amat pragmatis. Hanya segelintir yang berpikir dalam kerangka besar perjuangan memajukan Aceh. Mereka umumnya menjadi “penghamba” jabatan dan uang. Sehingga kemudian tidak ada lagi yang bisa menjadi penerang bagi kegelapan Aceh.

Para birokrat setali tiga uang. Silakan survei yang jujur. Adakah mereka berempati terhadap “perjuangan”. Mereka umumnya tidak peduli dengan MoU Helsinki dan UUPA. Pasal-pasal itu hanya jadi alasan dan pembenaran bila menyangkut kepentingan mereka. Hampir tidak ada yang menjadikan tujuan perdamaian sebagai patron mereka bekerja. Saya haqul yakin dan bertanggung jawab mengatakan bahwa semua konsensi perdamaian baik materi dan nonmateri penikmat utamanya adalah para eksekutif, legislatif dan birokrat. Bukan rakyat!

Anggaran Aceh yang begitu besar tak mendatangkan kesejahteraan. Kemana uang itu? Anggaran itu lari ke dalam kantong para pemangku kepentingan Aceh. Baik dengan jalan “halal” maupun jalan “haram”. Anggaran menjadi ajang mengumpul “rente”.

Kembali ke 4 Desember. Bahwa proklamasi GAM berangkat dari terhinanya kehormatan Aceh dan termarginalnya Aceh. Maka perdamaian adalah pintu yang lebar untuk mengakhiri kedua hal itu. Keadaan begini setelah perdamaian siapa yang harus disalahkan? Ada pameo yang disepakati banyak orang, “orang pertama yang harus disalahkan dalam sebuah kegagalan adalah diri kita sendiri”.

Pemerintah Pusat sudah memberi beberapa konsensi sesuai kesepakatan. Walaupun belum sepenuhnya. Dan ini salah! Mereka tidak taat kesepakatan. Mereka ingkar. Tapi semua konsensi yang kita terima juga gagal kita manfaatkan sesuai tujuan awal. Maka pantas kita sendirilah orang yang harus disalahkan. Kita yang bodoh. Kita yang tidak pandai memanfaatkan anugerah itu. Para pemangku kepentingan Aceh melihat uang sebagai tujuan. Maka tak penting rakyat susah atau senang. Yang penting mereka sejahtera. Yang penting kroni dan keluarga bisa mengumpulkan banyak uang.

Maka 4 Desember hari ini harus menjadi ajang pertaubatan kita. Para mantan GAM harus sadar bahwa perdamaian ini adalah “proses” untuk mencapai cita-cita para pendiri GAM. Perdamaian bukan akhir dari cita-cita itu. Perdamaian cuma jalan mencapai cita-cita. Kekuasaan adalah alat untuk menjalankan amanah rakyat. Kita sepakat berdamai dan hidup dalam negara ini. Maka tugas selanjutnya adalah mencapai tujuan dari lahirnya perdamaian ini. Para birokrat juga harus menerjemahkan dalam kerja nyata. Nyata untuk menyejahterakan rakyat. Bukan yang lain.

Para pemangku kepentingan dan elite Aceh jangan jadi “penjajah” baru untuk Aceh. Dan untuk itu mereka harus sadar bahwa semua yang mereka nikmati hari ini adalah buah perdamaian. Perdamaian yang lahir atas tumpah darah dan nyawa orang Aceh. Bagi mereka yang tidak sadar hal ini maka pantas ditabalkan “pengkhianat” terhadap Aceh dan NKRI. Karena tidak ada kedamaian dan kenyamanan dalam sebuah negeri yang diselenggarakan para pengkhianat dan maling. Semoga saja pemangku kepentingan dan elite Aceh belum sampai ke taraf itu. Semoga![]

*Penulis adalah putra Aceh yang cinta damai.