LHOKSEUMAWE Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) minta Pemerintah Aceh melakukan lelang jabatan guna mendapatkan figur yang tepat untuk menjabat Komisi Pengawas BPMA. Koordinator MaTA Alfian…
LHOKSEUMAWE Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) minta Pemerintah Aceh melakukan lelang jabatan guna mendapatkan figur yang tepat untuk menjabat Komisi Pengawas BPMA.
Koordinator MaTA Alfian kepada portalsatu.com, Senin, 25 April 2016, mengatakan, penjelasan Pemerintah Aceh melalui kepala Dinas Pertambangan dan Energi soal dua nama yang diusulkan Gubernur Zaini Abdullah untuk menjadi Komisi Pengawas BPMA, belum cukup untuk menjawab tanda tanya publik Aceh selama ini.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Distamben Aceh, T Syakur, mengatakan dua sosok yang dianjurkan Gubernur Zaini Abdullah untuk menjadi Komisi Pengawas BPMA adalah orang-orang yang dinilai tepat dan memahami seluk beluk hulu migas. Kedua orang yang dimaksud adalah Ridwan Nyak Baik dan Muhammad Abdullah. (Baca: Kadistamben Aceh: Dua Orang Itu Punya Pengalaman di Hulu Migas)
Seharusnya, (untuk memilih orang yang menjabat) Komisi Pengawas BPMA dilakukan lelang, dan itu lebih fair. Sehingga publik bisa sama-sama menilai dan mengetahui orang-orang yang terpilih, ujar Alfian.
Alfian menyebut uji kompetensi pengetahuan dan pengalaman akan menjadi landasan terhadap seseorang kenapa terpilih. Kalau langsung mengusulkan, menjadi tanda tanya publik soal dasar pengusulan, dan kapasitas menjadi usulan. Tapi kalau melalui lelang terbuka juga bisa membuka peluang bagi putra-putra Aceh untuk menunjukkan kemampuannya dan berkompetisi secara sehat, katanya.
Pasalnya, Alfian melanjutkan, Aceh sudah sangat lama mendapat ketidakwajaran soal sektor migas, apalagi selama ini pengelolaannya sangat tertutup. Jadi tidak salah kalau publik meminta orang-orang yang duduk (di BPMA) nanti harus benar-benar menjadi harapan publik, ujar Alfian.[] (idg)
