NEW YORK – Badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil sumpah untuk sekretaris jenderal mereka yang baru. Hari itu, Antonio Guterres resmi menggantikan sekjen sebelumnya, Ban Ki-moon.
Guterres menjadi sekjen ke-9 PBB. Mantan perdana menteri Spanyol itu akan menempati kantor barunya secara resmi pada 1 Januari 2017. Tugas berat menanti Guterres. Tapi, ia berjanji akan membantu mereka yang selama ini menjalankan peran sebagai perantara perdamaian dunia dalam berbagai sektor.
Guterres masuk sebagai pejabat PBB saat situasi dunia tengah berkecamuk. Perang sipil di Suriah, Yaman, dan Sudan Selatan, jutaan imigran yang memadati Eropa, kekerasan serta ekstremisme yang menggila, juga konflik Israel dan Palestina yang tak kunjung usai.
Saat diambil sumpahnya, pria berusia 67 tahun itu mengatakan, akan terus mengerjakan apa yang sudah ia lakukan saat menjabat sebagai anggota Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi pada 2005-2015. “Mulai dari krisis akut di Suriah, Yaman, Sudan Selatan, dan di mana pun, untuk konflik berkepanjangan, termasuk rakyat Israel dan Palestina, kita butuh mediasi, arbitrase sekreatif mungkin,” kata Guterres seperti dikutip dari Reuters, Senin, 12 Desember 2016.
“Sebagai bagian dari organisasi perdamaian, saya siap untuk terlibat secara pribadi dalam resolusi konflik, di mana hal tersebut dapat membawa nilai lebih,” ujar dia di hadapan 193 anggota Majelis Umum PBB. Guterres mengaku ingin bekerja dengan prinsip kesetaraan gender.
Diberitakan oleh BBC, Selasa 13 Desember 2016, Guterres berhasil menjabat sebagai sekjen PBB setelah menyisihkan 12 orang lainnya. Ia berada di peringkat pertama dari 13 calon di Dewan Keamanan PBB. Setelah proses pemilihan keenam, dewan secara mutlak mengusulkannya ke Majelis Umum untuk disahkan.
Pemilihan Guterres adalah proses pemilihan sekjen PBB yang pertama kalinya dilakukan secara terbuka. Pada proses-proses sebelumnya, pemilihan selalu dilakukan secara tertutup oleh negara-negara berpengaruh di dunia.
Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power, menyambut Guterres. “Ia adalah orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang penuh tantangan ini,” ujar Samantha seperti dikutip dariABC News, Selasa 13 Desember 2016.
Sementara itu, Louis Charbonneau, direktur Pengawas HAM PBB meminta Guterres untuk mengawasi pelanggaran HAM di seluruh dunia, bukan hanya di zona perang seperti di Suriah. “Ia harus menggunakan posisi baru dan wewenangnya untuk mengungkapkan terjadinya pelanggaran HAM di seluruh dunia, di mana pun itu terjadi,” ujarnya.
Guterres tahu posisinya yang sangat strategis sebagai orang pertama di badan dunia. South China Morning Postmemberitakan, janji Guterres untuk terikat secara personal dalam mencari resolusi konflik, sebagai sebuah sinyal bahwa ia akan melakukan pendekatan yang lebih proaktif.
“Ini adalah perang di mana setiap orang mengalami kehilangan. Ini sudah menjadi ancaman bagi setiap orang di seluruh dunia,” ujarnya, tegas.
Sejumlah diplomat PBB melihat Guterres sebagai politisi yang terampil. Ia diyakini mampu mengatasi perpecahan yang telah melumpuhkan PBB, terutama soal kasus Suriah.
Di tangan Ban Ki-moon, PBB dianggap mati langkah dalam mengambil sikap soal Suriah. Tantangan lain yang dihadapi Guterres adalah soal terpilihnya Donald Trump menjadi presiden AS. Sebagai pendukung keuangan PBB terbesar, PBB akan selalu beririsan dengan Washington.
