TPID Aktif, Inflasi Aceh Rendah

BANDA ACEH – Tingkat inflasi Aceh masih berada pada kisaran sasaran, yakni sebesar 4 ± 1 persen. Pencapaian inflasi yang rendah ini tidak terlepas dari kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh yang cukup aktif melakukan koordinasi guna menekan gejolak inflasi daerah.

Demikian disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Kamaruddin Andalah, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, pada acara Diseminasi Kebijakan Moneter Bank Indonesia, yang dipusatkan di Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Banda Aceh, Kamis, 7 September 2017.

“Memasuki triwulan II tahun 2017 ini, perkembangan perekonomian Aceh juga memberikan tanda-tanda yang cukup menggembirakan. Data BI membuktikan, pertumbuhan ekonomi Aceh pada periode ini tercatat sebesar 4,01 persen year on year (yoy), lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya tumbuh 2,67 persen year on year,” ujar Kamaruddin Andalah.

Kamaruddin mengungkapkan, semangat ini telah mendorong Pemerintah Aceh untuk menjalankan 4 strategi utama pengendalian inflasi, yaitu menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi.

“Sebagai penghargaan atas kinerja itu, presiden telah menganugerahi salah satu TPID di Aceh, yakni TPID Kota Subulussalam, sebagai pendatang baru terbaik di wilayah Sumatera pada Rakornas TPID ke-8 beberapa waktu lalu di Jakarta,” kata Andalah.

Meskipun demikian, Andalah tidak menampik bahwa hingga saat ini ketergantungan terhadap realisasi belanja pemerintah (APBA) masih sangat tinggi. Sementara peran sektor swasta masih terbatas. Menurut Andalah, fenomena ini harus diubah dengan mendorong sektor swasta untuk lebih meningkatkan perannya.

Karena itu, Andalah menyarankan para pemangku kebijakan terkait memperkuat sektor-sektor potensial, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan melalui diversifikasi usaha dan berbagai bentuk dukungan sehingga sektor ini memiliki nilai tambah bagi gerak usaha masyarakat.

“Kita jangan lupa, bahwa Aceh juga sangat potensial dalam menggerakkan usaha sektor pariwisata. Pengembangan sektor ini dapat menjadi quick-win serta memberi sumbangan cukup berarti bagi pendapatan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja,” ujar Andalah.

Menurut Andalah, jika dikelola dengan baik, semua sektor tersebut sangat berpotensi menghadirkan alternatif sumber perekonomian baru guna memperkuat dan mendorong pemulihan ekonomi Aceh. Namun, untuk mendorong hal tersebut, Andalah mengungkapkan, dukungan sektor keuangan, khususnya perbankan sangat dibutuhkan.

“Oleh karena itu, sesuai dengan topik yang kita bahas ini berkenaan dengan upaya menghadirkan alternatif sumber ekonomi baru, maka ada baiknya BI dapat pula mendorong agar Perbankan lebih berperan dalam penguatan ekonomi rakyat untuk sektor-sektor potensial yang kami sebutkan tadi,” kata Andalah.

Dengan dukungan sektor perbankan, Andalah meyakini peran lembaga nonpemerintah dalam penguatan ekonomi Aceh semakin meningkat. Dengan demikian, ketergantungan terhadap APBA akan berkurang.

“Peran swasta ini penting kita perkuat sebab perekonomian Aceh masih akan menghadapi banyak tantangan ke depan di tengah ketidakpastian global maupun gejolak dalam negeri.”

“Jika peran swasta dapat ditingkatkan, maka situasi akan cenderung stabil sehingga ekonomi daerah akan tertata dengan baik. Oleh karena itu, forum ini diharapkan bisa mendorong upaya kita dalam memperkuat peran swasta melalui alternatif pengembangan sumber ekonomi yang ada,” kata Kamaruddin Andalah.

Kegiatan yang mengangkat tema 'Mendorong diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan momentum pemulihan ekonomi' itu diisi oleh sejumlah narasumber nasional, seperti Dodi Budi Waluyo, Benny Siswanto, A. Tony Prasentiantono. 

Acara tersebut turut dihadiri oleh unsur pimpinan BI pusat, para pimpinan BI dari berbagai wilayah di Sumatera. [] (*sar)