Tak Dapat BLT, Puluhan Warga Mengadu ke Camat Sp Kiri

SUBULUSSALAM – Puluhan warga kurang mampu dari sejumlah desa di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam mendatangi kantor camat setempat mengadukan nasib mereka yang turut terdampak Covid-19 namun tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Selasa, 2 Juni 2020.

Amatan portalsatu.com, puluhan warga mayoritas dari kaum perempuan tiba di Kantor Camat Simpang Kiri sekitar pukul 10:00 WIB mempertanyakan nasib mereka selaku wargai miskin tidak mendapat BLT DD di tengah sulit kondisi ekonomi akibat pandemi global Covid-19.

Salah satu warga yang merupakan pedagang sayur di pajak harian Simpang Kiri, mengungkapkan kekecewaannya karena tidak terdaftar sebagai penerima BLT. Padahal, sejak penyebaran wabah Covid-19 daya beli masyarakat menurun. Akibatnya pedagang kaki lima kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kami juga orang tidak mampu, pekerjaan saya sebagai penjual sayur pakis, tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, akibat dampak Covid-19,” ungkap Nurmi.

Nurmi bersama puluhan warga lainnya berharap Pemerintah Kota Subulussalam melalui Camat Simpang Kiri, untuk mencarikan solusi bagi pedagang sayur, yang saat ini sedang berjuang hidup memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di tengah anjloknya daya beli masyarakat akibat dampak Covid-19.

Kedatangan puluhan masyarakat itu disambut baik Camat Simpang Kiri, Rahmayani Sari Munthe, S. STP dengan memberikan penjelasan terkait siapa saja yang berhak menerima bantuan BLT DD sesuai surat edaran Wali Kota Subulussalam.

Rahmayani menyebutkan pendataan dan penyaluran BLT DD melalui tim Covid-19 di kampong masing-masing sesuai kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan surat edaran Wali Kota Subulussalam. Camat selaku kepala wilayah di kecamatan bersama unsur muspika, membantu dan mengawasi agar penyaluran tetap sasaran.

“Para kepala desa telah kita awasi dalam hal pendataan dan penetapan penerima BLT DD sesuai dengan surat edaran Walikota Subulussalam,” kata Rahmayanti Sari Munthe.

Dijelaskan, pendataan penerima PKH dan BST dilakukan langsung Kementerian Sosial (Kemensos) melalui data yang lama dari Dinas Sosial kab/kota. Akibatnya saat penyaluran memicu gelombang protes dari masyarakat. Sedangkan pendataan BLT itu langsung tim Covid-19 dari desa-desa masing.[]