LANGSA – Satuan Tugas (Satgas) penanganan pencari suaka Rohingya dan imigran Bangladesh Kota Langsa dan Aceh Timur menggelar konsultasi publik terkait draft Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi Lintas Batas di dua daerah tersebut. Acara berlangsung di Aula Cakradonya Langsa, Rabu, 23 Desember 2015.

Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Suriyatno mengatakan, idealnya SOP dibuat pada awal atau sebelum datang pengungsi. Namun karena Langsa baru pertama kalinya kedatangan pengungsi lintas batas, maka langkah penting yang harus dilakukan adalah bagaimana menangani dengan baik pengungsi yang sudah tujuh bulan tiba di Langsa.

“Kota Langsa dan Aceh Timur berperan aktif membantu pengungsi. Bahkan bila di luar Aceh penanganan pengungsi dilakukan oleh Imigrasi, IOM dan UNHCR, maka di Aceh melibatkan semua  lembaga. Makanya hasil diskusi ini diharap mendapatkan masukan-masukan dari seluruh elemen masyarakat untuk SOP, karena SOP ini bukan hanya milik Satgas saja,” katanya.
   
Untuk itu, kata Suriyatno, apa yang sudah diperbuat selama ini harus terus  dievaluasi, termsuk masukan-masukan untuk untuk menyempurnakan SOP.

“SOP bukan harga mati karena sifatnya dinamis. Dilihat sesuai kebutuhan untuk kebaikan semua pihak,” ujar Supriyatno.
    
Sementara itu, International Director Yayasan Geutanyoe, Lilianne Fan yang hadir pada acara diskusi publik menjelaskan, penyusunan SOP dan Kode Etik Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi Lintas Batas di Kota Langsa dan Aceh Timur sebenarnya sangat bersejarah, karena kali pertama  bagi Indonesia dan ASEAN d imana proses penyusunan SOP dan COC tentang pencari suaka dan pengungsi lintas batas digelar dan dikoordinasikan oleh pemerintah lokal dengan melibatkan semua pihak dari unsur pemerintah, lembaga lokal, nasional, dan internasional sampai ke masyarakat setempat.

“Proses ini harus dijadikan contoh semua negara ASEAN untuk referensi dan pedoman bagi negara-negara lain dan masyarakat internasional secara lebih luas dalam mencari solusi penanganan krisis pengungsian yang terbesar di dunia sejak zaman Perang Dunia ke-2,” kata Lilianne.[] (ihn)