SEREMONI peringatan 10 Tahun Perdamaian Aceh akhirnya selesai. Banyak pesan damai yang disampaikan. Sejumlah acara pun diklaim sukses.
Media menulis dari berbagai sudut pelaksanaan seremoni perdamaian, yang bergeser dua bulan dari tanggal sebenarnya itu. Cuap-cuap elit pun disajikan untuk publik. Demonstrasi para mahasiswa yang menghadiahkan trophy untuk aktor politik pun dihidangkan. Namun ada yang mungkin lupa menuliskan minimnya keterlibatan publik dalam seremoni tersebut.
Peringatan 10 tahun damai Aceh seharusnya mengevaluasi apa yang telah dicapai oleh kedua belah pihak. Bukan sekadar mengenang memori masa lalu, bagaimana proses damai itu dicapai. Atau hal ini memang tujuan dari seremoni ini?
Kita tidak menafikan semua kebaikan pasca-damai. Namun kita tidak bisa melupakan hal-hal yang terabaikan. Perdamaian tanpa komitmen seperti saat ini amatlah berbahaya. Semakin hari kian banyak orang yang tidak puas.
Harapan yang dulu disampaikan para tokoh perdamaian terlihat kian nyata kebohongannya. Komitmen atas kesepakatan itu juga amat lemah. Akibatnya walau 10 tahun, luka konflik itu belum sembuh bagi masyarakat korban.
Kedua belah pihak masih saja saling berintrik. Perdamaian seperti drama berseri dari konflik Aceh. Dan sekarang di episode yang lain meskipun alur cerita masih tetap sama. Segala peran antagonis masih menjadi daya tarik. Dramanya makin mendayu. Bak kisah telenovela atau sinetron. Anehnya rakyat ikut menonton dan terhibur. Mereka cuma terhibur saat menonton. Selanjutnya nasiblah yang menentukan.
Sepertinya perdamaian sesungguhnya hanya milik mereka yang menjadi elit di Aceh. Selebihnya hanya nikmat damai mereka ukur dengan aman dan nyamannya dari rasa takut. Selebihnya datalah berbicara.
Sepanjang 10 tahun perdamaian, penurunan angka kemiskinan tidak signifikan.? Tapi banyak elit amat menikmati limpahan kekayaan. Salah siapa? Siapa lagi yang mau disalahkan? Jawabannya jelas pemerintah. Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
Kembali ke soal jargon perdamaian. Beberapa hari ini kata perdamain dan jargon lainnya menyesak ke ruang publik. Tentu yang paling menarik adalah perkataan pimpinan pemerintah pusat, dalam hal ini Wakil Presiden. Dan tentu pimpinan Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur. Tapi apakah mereka benar sebagai orang yang konsisten dengan kata-katanya?
JK adalah inisitor perdamaian Aceh. Apa tanggungjawabnya terhadap sejumlah komitmen yang tidak berjalan karena pusat ingkar? Apakah cukup dengan jargon dan kisah nostalgia? Apakah itu cukup untuk menjamin perdamaian sesuai harapan rakyat?
Begitu juga Gubernur, apakah yang beliau sampaikan benar? Konon lagi saat berbicara rakyat, pembangunan dan persatuan. Pembangunan seperti apa? Mari tunjukkan mana realisasi pembangunan yang telah dilakukan. Konon lagi soal berbicara mengenai persatuan. Sesama mantan kombatan saja, dianya tidak akur.
Rakyat penat dengan segala seremoni yang menguras anggaran. Rakyat jenuh mendengar jargon. Mereka butuh bukti bahwa perdamaian ini benar diwujudkan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Rakyat lah yang paling berhak untuk sejahtera. Bukan para elit dan kroni penguasa. Pasalnya rakyat bukan objek untuk diperdagangkan atas nama apapun.?
Wahai pemimpin, mari berdamai dengan nafsumu. Agar matamu tidak dibutakan oleh kepentingan orang sekeliling. Wahai pemimpin, perdamaian ini milik kami yang notabenenya adalah rakyat. Kami berhak lebih bahagia dibanding kalian. Ingat kami lah yang memerintahkanmu duduk di kursi empuk perdamaian. Maka kami lah yang paling layak kalian dahulukan. Bukan keluarga atau kerabatmu.
Jangan jual rakyat dan perdamaian hanya untuk membuat nyenyak para oportunis. Kami lebih berhak tidur nyenyak. Sebab perdamaian ini kalian atas namakan kami, rakyat.
Kami tak butuh seremoni dan jargon-jargon. Kami butuh pekerjaan yang layak. Kami butuh penghasilan yang layak. Apakah kalian lupa itu? Atau pura-pura lupa? Maka makna damai seperti apa yang diperingati saban tahun jika kalian melupakan kesejahteraan kami sebagai rakyat?[]