BANDA ACEH – Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh berunjukrasa mengecam tindakan politisi Senayan yang menolak Rancangan Pendapatan Belanja Negara (RABPN) 2016. Aksi dilakukan di Simpang Lima Banda Aceh, Jumat, 30 Oktober 2015.
Puluhan massa dengan bergantian berorasi menyampaikan tuntutan pengesahan RAPBN yang hari ini dijadwalkan untuk dibahas dalam Paripurna DPR di Jakarta.
Penolakan terhadap RAPBN 2016 dinilai sebagai bentuk ketidakberpihakan mereka kepada rakyat. Sekretaris Pospera Aceh, Muhajir, mengatakan terdapat indikasi upaya sabotase dan tindakan merusak manajemen administrasi keuangan negara.
Tindakan sabotase itu dinilai sebagai aksi menyusul penolakan pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, terhadap usulan dana aspirasi yang diajukan oleh DPR-RI dengan nominal minimal Rp20 miliar untuk setiap anggota dewan.
“Kita tidak menginginkan deal-deal politik mewarnai proses pembahasan di paripurna hari ini karena harus disadari polemik RAPBN 2016 sengaja diciptakan menyusul penolakan dana aspirasi DPR yang ditolak oleh pemerintah,” katanya.
Untuk konteks Aceh, RAPBN 2016 menyangkut pendanaan sejumlah pembangunan infrastruktur mercusuar, di antaranya pembangunan bendungan Lhok Guci di Aceh Barat, Terowongan Geurutee, Jalan Tol Trans Sumatera, Kereta Api Trans Sumatera dan Jalan Fly Over Banda Aceh.
“Modal transportasi untuk integrasi daerah-daerah seperti ini sangat dibutuhkan rakyat, termasuk penyertaan modal ke Badan Usaha Negara sebagai entitas negara,” kata dia.
Bila RAPBN 2016 ini batal disetujui, dapat dipastikan pemerintah akan melaksanakan program-program dengan APBN-Perubahan tahun 2015. “Dan itu pasti tidak cukup sehingga manajemen keuangan negara amburadul,” katanya.
Aksi tersebut merupakan aksi serentak seluruh Indonesia. Pospera merupakan organisisasi sayap Perhimpunan Aktivis (PENA) 98 yang dikomandoi oleh Adian Napitupulu, anggota DPR-RI Fraksi PDI-Perjuangan. Aksi demonstrasi berlangsung aman dan lancar dengan pengawalan pihak kepolisian.[](bna/*sar)