Pospera Apresiasi Sikap Dewan Cari Solusi Penyimpangan Elpiji Bersubsidi

BANDA ACEH – Pospera Aceh Besar mengapresiasi keseriusan DPRA dalam upaya mencari jalan keluar persoalan penyimpangan gas subsidi LPG 3 Kg. Penyimpangan ini membuat gas bersubsidi tersebut langka dan mahal. 

“Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah RI telah mensubsidi Gas LPG 3 Kg tersebut dan Pemerintah Aceh telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi untuk gas melon bersubsidi tersebut seharga Rp 16 ribu. Namun pada kenyataannya, gas bersubsidi yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat pra sejahtera dan UKM tersebut seringkali terjadi penyimpangan dalam pendistribusian sehingga terjadi kelangkaan dan harganya pun jauh melebihi HET yang sudah ditetapkan,” ujar Ketua Pospera Aceh Besar, Fachrul Razi, SPd kepada portalsatu.com, Sabtu, 21 Februari 2016.

Dia mengatakan langkah DPR Aceh yang melakukan sidak ke lapangan dan memanggil Disperindag Aceh, Biro Ekonomi Setda Aceh, PT Pertamina dan Hiswana yang menjadi pemilik pangkalan merupakan suatu sikap serius legislatif menyikapi permasalahan tersebut. “Kita berharap persoalan ini bisa diselesaikan secepat mungkin, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini dipermainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan pribadi,” ujarnya.

Pospera juga berharap adanya tindakan tegas yang diambil pemerintah kepada pihak-pihak yang terbukti menyelewengkan gas bersubsidi tersebut. Selain itu, Pospera juga meminta Pemerintah Aceh untuk membentuk komite khusus mengawasi proses pendistribusian gas bersubsidi tersebut.

Sebagai catatan, gas Lpg 3 kg bersubsidi hanya diperuntukkan untuk masyarakat pra sejahtera dengan pendapatan Rp1,5 juta ke bawah. Gas ukuran ini hanya diperbolehkan dijual di pangkalan resmi yang sudah ditetapkan.

“Artinya tidak dibolehkan untuk diperjualbelikan dengan harga di atas HET yang sudah ditetapkan, serta tidak dilegalkan diperjualbelikan secara bebas di kios-kios pengecer dan juga kepada konsumen yang tidak berhak seperti PNS, TNI, POLRI, caffe, restoran, rumah makan dan perhotelan serta yang tergolong usaha makro lainnya,” katanya.[](bna)