Pon Cek: Silakan Audit Investigasi APBK Lhokseumawe 2016

LHOKSEUMAWE – Setelah mendapat kritikan pedas dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), DPRK Lhokseumawe mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh untuk mengaudit investigasi terkait defisit APBK tahun 2016.

“Kita mengaku salah, tetapi jangan disalahkan terus menerus, karena dewan melalui Banggar (Badan Anggaran) juga telah melakukan pengawasan, hanya saja tahun ini banyak yang kecolongan, sehingga terjadi kekurangan dana yang luar biasa,” ujar T. Sofianus, Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe yang juga anggota Banggar, Senin, 2 Januari 2016, sore.

Pria yang akrab disapa Pon Cek tersebut juga meminta para pihak yang selama ini mempersoalkan defisit anggaran untuk memahami persoalan. Karena, kata dia, kekurangan anggaran Lhokseumawe sebenarnya sudah terjadi sejak 2014. Ditambah lagi, kata Pon Cek, minimnya dana DAK yang diterima Lhokseumawe tahun 2016 dari Pemerintah Pusat semakin memperparah defisit.

Selain itu, katanya, PAD yang masuk sekitar Rp50 miliar, sementara Rp43 miliar habis untuk membayar gaji tenaga harian lepas, honorer dan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK).

“Bila ada yang curiga dengan unsur-unsur penyalahgunaan anggaran dan hal-hal yang melanggar lainnya, ya, silakan saja Badan Pemeriksa Keuangan untuk audit investigasi. Sepengetahuan saya, defisit tahun ini per akhir Desember lalu sekitar Rp280 miliar lebih,” ujarnya.

Terkait molornya pembahasan anggaran 2017, Pon Cek menyebutkan tidak akan ada penalti dari Pemerintah Pusat, karena defisit APBN tahun ini juga berimbas pada pendanaan di daerah.

“Sampai saat ini belum ada pembahasan anggaran 2017, tetapi kita dari dewan dan pihak eksekutif sepakat ketuk palu  pada Januari ini,” ujarnya.[]

Laporan Sirajul Munir