Politik Uang Bukan Sebatas Pelanggaran

BANDA ACEH – Komisioner KIP Aceh, Hendra Fauzi, menyebutkan sudah saatnya masyarakat menjadi pemilih cerdas. Salah satunya adalah dengan tidak mudah terpengaruh pada hal-hal praktis seperti politik uang.

“Pilkada Aceh harus bersih dari politik uang. Jangan jual suara kita dengan uang yang kebahagiaannya sesaat,” kata Hendra dalam talkshow Pilkada bertema “Katakan tidak pada politik uang” di Stasiun RRI Banda Aceh, Kamis, 2 Februari 2017. Talkshow ini merupakan kegiatan The Aceh Institute bekerjasama dengan KIP dan Panwaslih Aceh.

Sementara mewakili Panwaslih Kota Banda Aceh, M. Haikal Daudi mengatakan, politik uang bukan lagi sebatas pelanggaran. Namun, sudah masuk ke ranah pidana. 

“Konsekuensi terbesar dari politik uang adalah didiskualifikasinya Paslon dari Pilkada. Dan hukuman yang demikian adalah hukuman yang paling tinggi dan paling berat dari segalanya, dalam sebuah pesta demokrasi,” kata Haikal. 

Meskipun sosialisasi antipolitik uang terus digencarkan, tetapi di lapangan masih terdapat praktik tersebut. Setidaknya demikian hasil temuan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), seperti disampaikan Baihaqi.

Menurutnya politik uang sampai saat ini masih tetap ada, meskipun alurnya tidak terbuka pada publik. Di samping itu, kata dia, politik uang juga melibatkan sejumlah oknum selain masyarakat dan para pasangan calon kepala daerah.

“Oknum ini bisa saja partai politik atau stakeholder lain,” kata Baihaqi.

Baihaqi menyebutkan banyak dampak yang ditimbulkan dari praktik money politic ini. Salah satunya adalah merusak tatanan demokrasi dan juga berdampak pada tindakan korupsi. 

“Untuk memberikan pemahaman ini, penyelenggara dapat melibatkan para tengku atau para ulama. Hal ini lebih efektif dibandingkan dengan memasang spanduk besar-besar, karena masyarakat kita saat ini masih patuh dan mendengar dengan apa yang dikatakan mereka,”  kata Baihaqi.[]