Politik Praktis Dimainkan PNS, Ini Kata Pemerhati Sosial dan Hukum

SUKA MAKMUR – Dugaan keterlibatan PNS dan aparatur pemerintahan gampong dalam politik praktis telah melahirkan keprihatinan publik. Masyarakat meminta PNS dan aparatur gampong untuk bersikap netral, tidak memihak salah satu kandidat.

“Ada indikator kalau para PNS dan aparatur gampong terlibat politik praktis dan memihak salah satu balon (bakal calon),” ujar Huzaifah Kamza, S.H., seorang pemerhati sosial dan hukum di Nagan Raya, Selasa, 2 Agustus 2016.

Dia meminta kinerja yang netral dari para PNS harus dijunjung tinggi. Ia menganggap masih ada banyak hal yang dibutuhkan masyarakat ketimbang mengurusi hal yang berkaitan dengan politik yang sudah jelas dilarang dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara.

“Kita harapkan para PNS agar netral, undang-undang sudah jelas mengatur tentang PNS yang berpolitik itu dilarang,” tegasnya.

Hal senada juga dilontarkan kandidat bupati dari jalur independen Nurchalis, S.P., M.Si. Dia berharap agar PNS dan aparatur gampong untuk tidak berpolitik praktis dalam pilkada mendatang, karena dilarang oleh hukum dan perundang-undangan.

“Biarkan masyarakat memilih secara bebas sesuati hati nurani,” harap Nurchalis

Nurchalis juga mengatakan, siapa pun yang menang, para Aparatur Sipil Negara juga akan menjadi bagian dalam pemerintahan demi membangun dan memajukan Nagan Raya.

“Disini kita sama-sama pasti ingin membangun Nagan Raya, jadi marilah kita bangun sama-sama, dan bersikap netral dalam pemilu ini,” katanya.[]