Politik Anggaran: Kurang 110 Miliar, Pinjam 57 Miliar, Sisanya…

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sering menggulirkan rencana pinjaman dana pada pihak ketiga. Rencana tersebut terlihat dari adanya pos “Penerimaan Pinjaman Daerah” yang tertulis di buku APBK dalam beberapa tahun terakhir, termasuk 2016.

Data diperoleh portalsatu.com pekan lalu, dalam buku APBK Aceh Utara tahun 2016 tercantum penerimaan pinjaman daerah senilai Rp57 miliar. Akan tetapi, dalam buku APBK itu, tidak ada lampiran berisi rincian dana yang dipinjam pada pihak ketiga tersebut.

“Seharusnya pada lembar terakhir buku APBK, dilampirkan rinciannya supaya menjadi jelas kemana saja dana itu akan digunakan. Minimal secara garis besarnya saja. Misalnya, untuk kebutuhan infrastruktur, apa saja yang bakal dibangun dengan dana itu,” ujar satu sumber di DPRK Aceh Utara, Kamis pekan lalu.

Persoalan lainnya yang masih menjadi tanda tanya publik, berapa persen bunga perbulan harus dibayar oleh Pemkab Aceh Utara jika berutang duit bank? Pasalnya, bunga bank menjadi beban yang harus ditanggung pemkab melalui anggaran daerah di masa mendatang.  

Pertimbangan Mendagri

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Aceh Utara Muhamamd Nasir mengatakan, pemerintah sampai saat ini belum memeroleh pinjaman dana pada pihak ketiga, meski dalam buku APBK 2016 sudah dicantumkan penerimaan Rp57 miliar.

Nasir menyebut Pemkab Aceh Utara atas persetujuan DPRK akan meminjam dana dari Bank Aceh. Saat ini, kata dia, pihaknya masih menunggu surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar dapat memeroleh pinjaman dana bank Rp57 miliar.

“Sesuai PP 30 (harus ada) pertimbangan Menteri Dalam Negeri, karena yang kita pinjam kan di lembaga keuangan, di bank,” ujar Nasir kepada portalsatu.com, Jumat, 1 April 2016.

Menurut Nasir, bupati bersama pimpinan DPRK dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) Aceh Utara telah mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Keuda Kemendagri), di Jakarta, awal Maret lalu.

“Jadi, sebelum dikeluarkan surat pertimbangan, mereka (Dirjen Keuda) kan membahas dulu dengan Pemda Aceh Utara. Maka (dalam pertemuan di Kemendagri) ikut dihadirkan bupati, dari dinas keuangan, DPR(K), bappeda, dan dinas yang akan mengelola dana itu,” kata Nasir.

Nasir menyebut hasil pertemuan tersebut, pihak Kemendagri meminta Pemkab Aceh Utara melengkapi persyaratan. “Terutama salah satu syaratnya, surat dari Bank Aceh, berapa kesanggupan bunga yang diberikan. Misalnya, minta keringanan bungalah dari Bank Aceh. Maksudnya lebih ringanlah daripada yang direncanakan sebelumnya,” kata dia.

Berapa persen bunga yang diminta? “Yang kita usulkan hasil konsultasi sebelumnya itu sekitar 13 persen. Kita harapkan lebih kecil dari 13 persen, kalau bisa itu di bawah 10 (persen). Itu kan tergantung dari bank, dan tarif bunga pun sudah menurun sekarang kan,” ujar Nasir.

Ditanya berapa persen bunga dari pinjaman dana pada bank berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Nasir mengatakan, “Kita belum pernah meminjam, cuma kita rencana pinjaman ada masuk usulan dalam APBK (tahun sebelumnya). Tapi dalam pelaksanaannya kita nggak jadi meminjam, karena sudah ada dana lain yang bisa kita tutupi defisit”.

Nasir menyebut sampai saat ini tim Pemkab Aceh Utara masih berada di Jakarta menunggu proses dikeluarkannya surat pertimbangan Mendagri. “Kita tunggulah dalam minggu ini mungkin ke luar surat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, kemudian baru kita ajukan pinjaman ke lembaga keuangan (bank),” katanya.

APBK 2016 sudah disahkan, bahkan mulai direalisasikan, namun pinjaman dana belum diperoleh, apakah itu tidak menjadi permasalahan? “Oh nggak, nggak ada masalah. Karena yang kita usulkan itu pada saat rancangan APBD (APBK). Saat usulan dulu kan dalam bulan Desember (2015), dalam perjalananya kan prosesnya kan lama, karena Pak Dirjen (Bina Keuda Kemendagri) merangkap Pj. Gubernur Sumatera Barat, makanya agak molor waktu. Jadi, mungkin dalam awal bulan ini sudah ke luar pertimbangannya”.

Nasir tidak menjawab saat ditanya mengapa dalam buku APBK 2016, tidak dilampirkan rincian penggunaan dari dana yang akan dipinjam pada Bank Aceh Rp57 miliar tersebut. Ia hanya mengatakan, “Dia (dana itu) lebih banyak ke infrastruktur. Jadi, salah satu yang mereka (pihak Kemendagri) suruh perbaiki pada kita itu kan (sasaran penggunaan) harus yang bersifat fisik. Kemarin itu ada rencana untuk bidang pertanian, nggak jadi. Memang harus untuk fisik dia, maka disuruh robah lagi usulan kita”.

“(Kegiatan fisik) untuk bidang jalan, jembatan, prasarana irigasi, mungkin (juga) yang berhubungan dengan gedung,” ujar Nasir yang saat diwawancara ia berjalan dari gedung DPKKD ke ruangan Sekda Aceh Utara. “Maaf ini agak buru-buru, dipanggil Pak Sekda,” katanya.

Informasi diperoleh portalsatu.com, saat tim Pemkab Aceh Utara mengadakan pertemuan dengan Dirjen Bina Keuda Kemendagri—membahas rencana pinjaman dana pada bank—turut hadir Wakil Ketua II DPRK, H. Saifuddin, S.H.

Pimpinan DPRK Aceh Utara dari Partai NasDem ini menjelaskan, pemkab mengalami kendala untuk membangun infrastruktur lantaran tahun ini kekurangan pendapatan dari dana bagi hasil Migas sekitar Rp110 miliar. (Baca: Nyan! Anggaran Aceh Utara 2016 Harus Dipangkas Capai 110 Miliar)

Itu sebabnya, kata Saifuddin, pemerintah bersama DPRK Aceh Utara ingin mengajukan pinjaman dana pada bank. “Untuk bisa mendapatkan pinjaman tersebut, bank meminta harus ada rekomendasi dari DPR(K), dan Kemendagri. Oleh karena itu, kami dari pemerintah daerah, bupati plus kepala dinas plus ketua DPR(K), menghadaplah ke Kemendagri untuk meminta rekomendasi tersebut,” kata Saifuddin ditemui portalsatu.com di ruangan kerja Wakil Ketua I DPRK, H. Mulyadi CH, Senin, 4 April 2016.

Saifuddin menyebut Pemkab Aceh Utara minta pinjam dana pada Bank Aceh Rp57 miliar. Soal persentase bunga dari pinjaman/kredit itu, ia berharap Bank Aceh dapat rasional. “Karena Bank Aceh itu kan mengelola uang pemda. Jadi, bunganya juga jangan terlalu tinggi, kita harapkan yang standarlah,” ujar Saifuddin didampingi Mulyadi CH.

Jika Pemkab Aceh Utara kekurangan Rp110 miliar, sementara rencana pinjam pada bank Rp57 miliar, lantas sisa untuk menutupi defisit tersebut? “Itu kemungkinan dalam perjalanan waktu sekitar enam bulan, mungkin ada pemasukan yang lain, apakah dari PAD (pendapatan asli daerah),” kata Saifuddin.

Saifuddin melanjutkan, “Jadi, eksekutif memprediksi bahwa kekurangan Rp110 (miliar) itu bisa ditutupi dengan Rp57 miliar, itu bisa membiayai infrastruktur. Dan yang lainnya mungkin di perjalanan waktu akan ada… (komentar terputus lantaran ditimpali oleh Mulyadi CH)”.

“Ada proyek yang tidak dikerjakan mungkin,” ujar Mulyadi CH. “Ya,” ucap Saifuddin.

‘Som gasin’

Koordinator Bidang Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Hafidh menilai politik anggaran yang “dimainkan” oleh eksekutif bersama legislatif Aceh Utara terkait rencana pinjaman dana itu ibarat “som gasin peuleumah kaya”.

“Artinya, belum ada political will dari Pemkab Aceh Utara menuju tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien. Ibarat keuangan dalam rumah tangga, cok peng lam kantong bloe tivi atau moto, kemudian meu-utang peng bak gop untuk bloe breuh (uang yang ada digunakan beli televisi atau mobil, kemudian berutang/pinjam dana untuk beli beras),” kata Hafidh kepada portalsatu.com, Senin, 4 April 2016.

Seharusnya, kata Hafidh, Pemkab Aceh Utara mengurangi biaya rutin atau belanja pegawai maupun pengadaan fasilitas untuk pejabat pemerintah dan dewan, termasuk hibah dan bansos. “Pengadaan mobil dinas, dana perjalanan dinas pejabat dan dewan, dan biaya-biaya lainnya untuk pegawai atau operasional kantor, termasuk bantuan hibah dan bansos, itu seharusnya dikurangi secara siginifikan, dan dialihkan kepada belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik,” ujarnya.

Menurut Hafidh, apabila alokasi dana untuk belanja pegawai dikurangi, maka jikapun Pemkab Aceh Utara harus meminjam uang pada pihak ketiga, tentu jumlahnya tidak mencapai Rp57 miliar.

“Harus diingat bahwa berutang atau pinjam uang pada bank itu menimbulkan beban bunga yang besar. Persentase bunga bank itu menjadi beban pemerintah Aceh Utara peridoe mendatang, sekaligus akan berdampak terhadap pembangunan dan pelayanan rakyat. Karena sebagian anggaran daerah tahun berikutnya harus dipakai untuk membayar bunga bank, yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan,” kata Hafidh.

Itu sebabnya, Hafidh kembali mengingatkan eksekutif dan legislatif Aceh Utara, “Sudah cukuplah politik anggaran dengan pola ‘som gasin peuleumah kaya’. Sebab, Anda yang duduk di kursi jabatan hari ini dipilih untuk melayani rakyat”.[] (idg)