Penunjukan Soedarmo Sinyal Kekhawatiran Pusat Jelang Pilkada Aceh?

JAKARTA – Penunjukkan Mayjen (Purn) Soedarmo sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Aceh mengindikasikan kondisi keamanan daerah tersebut berpotensi terjadi gangguan keamanan menjelang Pilkada 2017. Apalagi seperti diketahui, kondisi keamanan di Aceh cenderung tidak stabil saat berlangsungnya pesta demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik dan Hukum Aceh, Erlanda Juliansyah Putra, kepada portalsatu.com, Rabu, 26 Oktober 2016.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan melantik Soedarmo yang saat ini menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum menjadi Plt Gubernur Aceh, Kamis, 27 Oktober 2016.

“Ini merujuk pada pelaksanaan pilkada Aceh 2006 dan 2012 lalu, yang selalu menimbulkan korban jiwa. Untuk itu memang perlu  langkah antisipasi yang strategis dalam menanggulanginya,” kata Erlanda.

Kondisi Pilkada Aceh rawan juga ditandai dengan kebijakan Polri yang menambah pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) untuk mem-backup pelaksanaan pilkada di Aceh. Menurutnya dengan kedua hal tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa pelaksanaan pilkada di Aceh ke depan diprediksi akan memanas.

Bagi Erlanda,  kapasitas dari Mayjen (Purn) Soedarmo tidak perlu diragukan. Apalagi dia juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik BIN. “Pasti beliau tahu persis treatment apa yang seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi tindakan kekerasan pada pilkada Aceh mendatang,” ujarnya.

Hanya saja Erlanda berharap agar penanggulangan potensi gangguan keamanan di Aceh ke depan bisa dilakukan dengan cara preventif.

“Aceh itu pernah mengalami konflik berkepanjangan, bayang-bayang kekerasan masih membekas di ingatan masyarakat Aceh, terlebih beliau memiliki latar belakang sebagai seorang militer. Pasti akan menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat Aceh, terutama dari kalangan sipil dan korban konflik,” kata Erlanda.[]