Pengembangan KEK Arun, Dewan Aceh Utara: Perizinan Jangan ‘Beratap-atap’

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diminta memberikan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat agar realisasi investasi untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun nantinya tercapai. Sebab, dua kecamatan di Aceh Utara, yaitu Dewantara dan Banda Baro masuk dalam KEK Arun Lhokseumawe itu.

“Proses perizinan untuk investor harus diperbaharui, jangan seperti selama ini ribet, lama dan membingungkan. Perizinan satu atap yang diagung-agungkan, tapi kesannya masih beratap-atap. Kalau perizinannya masih seperti ini, makanya jangan pernah bermimpi KEK benar-benar berjalan,” ujar Ismed Nur Aj. Hasan, anggota DPRK Aceh Utara kepada portalsatu.com, Senin, 27 Februari 2017.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh Utara tersebut juga mendesak pemerintah daerah untuk memberikan jaminan keamanan. Iklim investasi akan berkembang jika didukung dengan keamanan dan kenyamanan. Ditambahkan lagi sumber listrik yang mumpuni untuk menunjang operasional industri mulai dari hulu sampai hilir.

“Kalau bisa, ke depan suplai listrik untuk Aceh, khususnya Lhokseumawe dan Aceh Utara tidak lagi dari Medan, harus langsung dari sumbernya yaitu dari Arun. Jadi, ketersedian energi listrik benar-benar terjamin tanpa pemadaman,” ujar Ismed.

Selain itu, Ismed menyayangkan sikap eksekutif Aceh Utara yang selama ini terkesan mengabaikan peran DPRK termasuk soal perkembangan program KEK tersebut. Padahal dewan memiliki fungsi pengawasan pembangunan.

“Jangan hanya ketika ada masalah hukum saja, baru Pemkab Aceh Utara meminta pendapat dewan. Sedangkan hal-hal seperti KEK dan program yang sedang berjalan tidak ada informasi apapun. Kami hanya tahu dari media saja, walau kami sudah meminta pemerintah untuk selalu merilis program-program yang menyita dana daerah ke dewan,” tegas Ismed.[]