Pemko Lhokseumawe Harus ‘Ikat Perut’ Selama Dua Tahun

LHOKSEUMAWE – Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe T. Sofianus mengatakan, untuk menormalkan kembali APBK  dari imbas defisit di akhir tahun 2016,  pemerintah kota harus “ikat perut” sampai tahun 2018.

“Mau tidak mau, proyeksi anggaran tahun ini kita harus sama-sama ‘ikat perut’ minimal sampai dua tahun ke depan, karena harus bayar utang dari defisit tahun 2016 yang mencapai Rp280 miliar lebih,” ujar pria yang akrab disapa Pon Cek kepada portalsatu.com, Rabu, 4 Januari 2017.

Walau proyeksi anggaran tahun 2017 belum dibahas,  kata Pon Cek, tetapi dewan sudah sepakat untuk melakukan rasionalisasi secara siginifikan. Penghematan di seluruh lini pengeluaran mulai tingkat anggaran di kantor wali kota sampai semua SKPK.

“Mungkin tahun sebelumnya wali kota ada perjalanan dinas keluar daerah, ya untuk tahun ini jangan lagi, kecuali mendesak dan harus. Untuk kepala dinas dan pejabat daerah juga sama, tidak ada lagi pengeluaran untuk kegiatan keluar. Bahkan dewan juga tidak akan melakukan perjalanan dinas tahun ini sampai dana daerah benar-benar normal kembali,” tegasnya.

Artinya, kata Pon Cek, hanya hal-hal mendesak saja yang bisa didanai daerah. Sedangkan Bansos dan bantuan langsung ke masyarakat kemungkinan besar tidak ada tahun ini mengingat dana daerah sangat minim.

“Itu salah satu cara untuk menekan defisit tahun lalu, karena jumlahnya yang sangat besar. Bila perlu ada aset yang harus kita lelang, ya seperti mobil dinas yang selama ini kita anggap banyak, sebagiannya akan kita lelang untuk menutupi utang,” pungkas Ketua DPC Partai Demokrat Lhokseumawe tersebut.[]

Laporan Munir