Pemetaan Fakir Miskin Wilayah Pesisir

JAKARTA – Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Barat mengikuti Rarornis Tingkat Nasional dengan tema “Melalui Rakornis Kita Tingkatkan Pola Penanganan Fakir Miskin di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar-Negara”. Rakornis berlansung 18–21 Mei 2016 di Jakarta Hotel Mercure Convention Center Ancol.

Selain Dinas Sosial Aceh Utara dan Aceh Barat, juga diikuti 28 kabupaten pesisir lain diseluruh Indonesia. Rakornis tingkat nasional ini dibuka Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Kementerian Sosial berupaya melakukan pemetaan untuk menetapkan pendekatan, program spesifik dalam penanganan fakir miskin di wilayah pesisir pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dalam penanganan kemiskinan daerah perkotaan prototipe, pendekatan dan intervensinya penanganan tentu berbeda dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perbatasan. Secara indeks juga berbeda. Indeks daerah terpencil, kepulauan kecil, daerah perbatasan berbeda-beda. Misal indeks Rp15 juta untuk bedah kamar. Di Indonesia timur, pegunungan tengah Papua semen saja 1 sak Rp 1,7 juta, kayu juga mahal.

“Inilah pentingnya intervensi yang melihat spesifikasi tingkat kemahalan setempat dan kearifan lokal,” katanya di sela-sela Rakornis itu.

Berbagai pendekatan juga dipetakan untuk kepentingan perlindungan sosial, seperti kelompok usaha bersama (Kube), perbaikan rumah tidak layak huni, sarana lingkungan, program keluarga harapan dan beras sejahtera.

Ia mengungkapkan, prototipe daerah pesisir dilihat dari akses informasi jauh lebih advance dibanding daerah pegunungan. Kemsos upayakan ketika ditinggal suami melaut, istri bisa survive dan tidak mengalami kerentanan. Intervensinya berdasarkan prototipe dengan pendekatan yang lebih spefisik. “Kita lakukan pemetaan. Tidak mungkin intervensi tanpa pemetaan,” ucapnya.

Program penanganan fakir miskin yang dilakukan Kemensos tentu mengambil irisan yang bukan domain kementerian lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diharapkan pemberdayaan di sektor perikanan bisa menjadikan kesejahteraan kehidupan para nelayan. Nilai tambah pun bisa dirasakan nelayan.

Saat ini cakupan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara tersebar di 33 provinsi, 302 kabupaten, 2103 kecamatan dan 11.439 desa.

Kegiatan rakornis ini bertujuan meningkatkan sinergisitas antar Dinsos provinsi dan kabupaten dalam penanganan fakir miskin di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil  dan perbatasan antara negara.

Rakornis ini diselenggarakan, mengingat kompleksitas masalah kemiskinan yang terjadi di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara sampai saat ini belum teratasi dengan maksimal.

Sedangkan tujuan Rakornis; pertama, untuk menwujudkan kesehatan sosial melalui program-program kegiatan didaerah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara. Kedua, untuk mewujudkan sinergisitas antar pemerintah, dunia usaha, lembaga kesehatan sosial dan stakeholders dalam penanganan fakir miskin melalui bantuan UEP, RSLTH dan bantuan silang. Ketiga, untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara.

Untuk itu, Kemensos melalui permensos No. 20 tahun 2015 tentang susunan  organisasi dan tata kerja, membetuk Dirjen baru yaitu Dirjen fakir miskin wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara. Dengan tugas utama melaksanakan perumusan, kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, kriteria, pemberian bimtek, supervisi, evalusasi dan pelaporan secara berkesinambungan.[]

Penulis: Kabid Bansos Dinas Sosial Aceh Utara Mirodiyatun Resi Nuridayati, S.Sos.,M.P.