Pemerintah Aceh Ketok Palu APBA 2017

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menyelesaikan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 melalui persetujuan bersama. APBA Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp.14.733.699.981.655, atau meningkat sebesar 14,43 persen dari APBA Tahun 2016 sebesar Rp.12.874.631.946.619.

Pengesahan tersebut ditetapkan pada Rapat Paripurna IV, Penutupan Masa Persidangan I tahun 2017, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, didampingi Sulaiman Abda dan T Irwan Djohan, selaku Wakil Ketua DPRA, Rabu, 8 Februari 2017 malam.

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Soedarmo atas nama Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pimpinan, Fraksi-Fraksi, Badan Anggaran DPR Aceh, serta seluruh Anggota Dewan, yang telah memberikan berbagai koreksi, tanggapan, pendapat, usul, saran dan bahkan kritikan yang konstruktif bagi penyempurnaan RAPBA Tahun Anggaran 2017 yang diajukan oleh eksekutif.

“Kami percaya, setiap masukan dan kritikan yang disampaikan dewan yang terhormat ini adalah semata-mata merupakan bentuk sikap preventif dan konstruktif, sehingga APBA yang kita susun ini Insya Allah tepat guna dan tepat sasaran, sesuai dengan pendekatan kinerja yang mengutamakan keluaran, hasil dan manfaat dari setiap alokasi anggaran untuk kebutuhan rakyat,” ujar Soedarmo.

Plt Gubernur menegaskan, dirinya memaklumi dinamika yang berkembang dalam masa pembahasan anggaran. Soedarmo yakin hal tersebut terjadi karena adanya upaya serius semua pihak dalam menyinergikan program kerja dengan kebutuhan riil di lapangan, serta upaya harmonisasi dan sinkronisasi dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, berkenaan dengan penyusunan APBA.

“Penyempurnaan yang kita lakukan adalah untuk memenuhi azas akuntabilitas publik sebagai bentuk tanggungjawab moral kita kepada rakyat, dan yang lebih penting, tentu saja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,” kata Soedarmo.

Sebagaimana diketahui, kesepakatan dan putusan bersama eksekutif dan legislatif, telah mendapat evaluasi dari Pemerintah, yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-2066 Tahun 2017, pada 7 Februari 2017.

Dalam keputusan tersebut, Mendagri menegaskan, Gubernur bersama DPRA wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang APBA tahun Anggaran 2017, dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017.

“Banyak hal yang diingatkan kepada kita agar dalam menyusun anggaran, memperhatikan aturan dan mekanisme yang berlaku, seperti besaran persentase biaya pendidikan, biaya kesehatan dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat dengan menghindari penggunaan anggaran yang tidak efisien dalam perencanaannya, sehingga manfaatnya tepat sasaran,” kata Gubernur.

Beberapa pos anggaran yang dievauasi Kemendagri antara lain, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Bahan Material, Belanja Perjalanan Dinas, dan lain-lain. Sesuai dengan evaluasi Mendagri, penetapan APBA Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 14.733.699.981.655.[]