Pemerintah Aceh Jangan Benturkan Syari’at dengan Investasi

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah hendaknya tidak membenturkan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh, khususnya pelaksanaan hukum cambuk dengan investasi Aceh. Sebab, tidak ada bukti sama sekali isu pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh telah menghambat datangnya para investor. Justru, pelaksanaan Syari’at Islam bisa menghadirkan keamanan bagi masyarakat Aceh sehingga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi iklim investasi.

Seperti diberitakan media Online katadata.co.id, Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah seusai bertemu Presiden Joko Widodo mengatakan pelaksanaan hukuman cambuk kerap diviralkan hingga mempengaruhi para investor yang hendak menanamkan modalnya. Oleh sebab itu pihaknya yang menerima arahan Jokowi berencana mengubah tata cara eksekusi hukuman cambuk agar tidak dilakukan di depan khalayak ramai.

Jadi, hendaknya pemerintah dan siapapun tidak menjadikan Syari’at Islam sebagai tertuduh atas persoalan dan target-target investasi yang ingin dicapai. Lebih dari itu, kami mengusulkan agar Pemerintah Aceh hendaknya tetap mendiskusikan berbagai isu penerapan Syari’at Islam dengan para ulama.

Tugas pemerintah Aceh sekarang adalah memberikan penjelasan kepada dunia luar tentang humanisme dan orientasi (Maqashid) syari’at Islam yang diterapkan di Aceh, serta toleransi konkrit antar umat bergama yang telah terwujud selama berabad-abad di Aceh. Pemerintah Aceh misalnya bisa menjelaskan bahwa Syari’at Islam di Aceh tidak berlaku bagi warga non Muslim, dan bahwa pelaksanaan hukum Islam di Aceh memiliki orientasi kemaslahatan seperti untuk melindungi akal, melindungi jiwa, keturunan dan sebagainya.

Jadi pemerintah sendiri harus memiliki cara pandang yang lurus terhadap pelaksanaan hukum Islam di Aceh sehingga tidak cepat goyah atas tekanan-tekanan siapapun. Pemerintah bisa melihat negara lain yang menerapkan Syari’at Islam, tidak penurunan investasi, seperti di Arab Saudi, meskipun penerapan Syari’at Islam di Aceh adalah berbeda dengan di Arab Saudi.

Pemerintah Aceh penting juga menjelaskan kepada para investor bahwa investasi yang ditanam di Aceh tidak ada yang melanggar hukum Syari’at Islam di Aceh. Para investor tidak perlu takut. Itu yang mesti dijelaskan pemerintah Aceh kepada para investor. Jadi bukan dengan mempersepsikan bahwa pelaksanaan hukum Islam di Aceh sebagai tertuduh penyebab turunnya investasi di Aceh. Ini cara pandang yang kurang tepat. Pelaksanaan hukum cambuk yang sudah dijalankan di Aceh selama ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera sehingga diharapkan menjadi tindakan preventif dalam upaya mencegah kejahatan di Aceh dan pelanggaran atas hukum.

Dan selama lebih dari satu dekade hukum Islam dijalankan di Aceh, faktanya para turis dari mancanegara terus berdatangan ke Aceh. Tidak ada rasa takut bagi mereka. Pemerintah bisa memeriksa data di Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, beberapa tahun terakhir jumlah wisawatan ke Aceh justru semakin meningkat, seperti tahun 2014 yang peningkatan kunjungan wisatawan mencapai 90 persen lebih jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

 Jadi sama sekali pelaksanaan hukum Islam bukan alasan terhambatnya investasi. Tugas pemerintah Aceh adalah memberikan rasa aman bagi investor, melindunginya dan juga memberikan rasa kenyamanan seperti memastikan listri agar tidak mati dan sebagainya.[]

Teuku Zulkhairi, MA, Sekjend Pengurus Wilayah Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (PW Bakomubin) Prov. Aceh. Mahasiswa Program Doktoral Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.