BANDA ACEH Direktur Utama PDPA Mukhsin mengatakan, tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan datang ke Aceh untuk membahas proyek geothermal atau panas bumi. …
BANDA ACEH Direktur Utama PDPA Mukhsin mengatakan, tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan datang ke Aceh untuk membahas proyek geothermal atau panas bumi.
“(Proyek) geothermal akan dilanjutkan. Tanggal 18 (Februari) ini, Bappenas akan berkunjung ke Aceh untuk membahas hal itu,” kata Mukhsin dihubungi portalsatu.com, Kamis, 11 Februari 2016.
Mukhsin menyebut dana hibah bantuan Jerman akan dikucurkan untuk proyek geothermal di Seulawah, Aceh Besar.
Sebelumnya, informasi diperoleh portalsatu.com menyebutkan, dana hibah Bank Pembangunan Jerman (KfW) senilai 7,72 juta Euro akan diperuntukkan membiayai kegiatan eksplorasi wilayah kerja pertambangan panas bumi (geothermal) di Seulawah Agam. Proyek itu sudah lama direncanakan, namun hingga kini ekplorasi belum berjalan.
DPR Aceh pernah menyorot lambannya realisasi proyek itu. Pemerintah Aceh dinilai masih sangat lemah dan terkesan lalai dalam merealisasi kerja sama terkait rencana investasi bidang energi. Penilaian itu tertuang dalam rekomendasi DPR Aceh terhadap LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2014 yang disampaikan dalam rapat paripurna di gedung dewan, 5 Juni 2015.
Terkait rencana investasi serta kerja sama Pemerintah Aceh melalui perusahaan daerah dalam pengelolan blok migas, pemanfaatan eks-PT Arun LNG termasuk kerja sama dalam pengoperasian regasifikasi Arun dan kerja sama lainnya di bidang energi terbarukan seperti geothermal Seulawah, Pemerintah Aceh masih sangat lemah, bahkan terkesan lalai dalam merealisasi kesepakatan-kesepakatan dimaksud, ujar Wakil Ketua III DPR Aceh, Dalimi, S.E. Ak., yang membacakan rekomendasi itu.
Dalimi menyebut kelalaian tersebut berpotensi merugikan daerah/Aceh dari segi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, termasuk memupuskan harapan Aceh untuk mendapatkan pendapatan alternatif selain migas di masa mendatang.
Untuk itu, Pemerintah Aceh perlu melakukan tindakan cepat agar berbagai persoalan terkait dengan kerja sama investasi ini dapat terealisasi dalam tahun 2015. Sehingga Pemerintah Aceh tidak terkesan cilet-cilet (asal-asalan) dalam hal investasi, mengejar yang tidak pasti, dan melepaskan hal-hal yang sudah pasti, kata Dalimi. (Baca: Rencana Investasi, DPRA: Kelalaian Pemerintah Berpotensi Rugikan Aceh)[] (idg)
