"Setelah yang terjadi pada negara ini pada 2008 (krisis ekonomi), kami membutuhkan kejujuran, keterbukaan dan integritas dari para pemimpin."
Beredarnya dokumen Panama Papers telah menimbulkan tsunami politik di sejumlah negara. Bahkan, hanya dalam hitungan hari, sudah memaksa beberapa pemimpin negara mundur dari jabatannya.
Pada Selasa (5/4) malam, Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson meletakkan jabatannya di tengah sorotan masyarat terhadap tumpukan harta keluarganya yang tersimpan pada perusahaan cangkang di negara surga pajak (tax haven). Keputusan itu menyusul desakan mundur dari sekitar 22 ribu warga Islandia yang berdemonstrasi di ibukota Reykjavik.
“Tentu saja kami senang perdana menteri sudah mundur. Namun, kami belum puas karena masih ada orang di baliknya. Faktanya, pemerintah sendiri masih berkuasa,” kata seorang pedagang minyak ikan, Steingrimur Oli Einarsson, salah seorang demonstran, seperti dikutip dari situs theguardian. Ia pun berharap, pengunduran diri tersebut disusul dengan pembubaran parlemen.
Para anggota parlemen dari partai pendukung Gunnlaugsson juga meminta perdana menteri mundur. Pihak oposisi di parlemen juga bersuara keras. “Masyarakat merasa dipermalukan dan sangat marah,” ujar Birgitta Jónsdóttir, seorang aggota partai oposisi. “Setelah yang terjadi pada negara ini pada 2008, kami membutuhkan kejujuran, keterbukaan dan integritas dari para pemimpin.”
Namun, kantor Perdana Menteri Islandia melansir pernyataan resmi bahwa Gunnlaugsson tidak mundur dari jabatannya. Ia hanya sedang “menyerahkan kantor perdana menteri selama waktu yang tidak ditentukan” kepada Menteri Pertanian dan Perikanan Islandia, Sigurður Ingi Jóhannsson.
Seorang ilustrator, Lara Gardasdottir, menyatakan pengunduran diri perdana menteri merupakan kabar baik. Namun, dia menilai masyarakat Islandia membutuhkan perubahan drastis. “Kami ditinggalkan dengan geng yang sama. Manusia yang menggantikan perdana menteri, dua hari lalu mengatakan tidak menemukan kesalahan padanya.”
Sebelumnya, Gunnlaugsson memang berkali-kali membantah memiliki perusahaan offshore di negara surga pajak. Dia menyebut, perusahaan itu milik istrinya, yang hartanya bersumber dari penjualan warisan keluarga.
Namun, sejumlah dokumen yang bocor dari kantor firma hukum Mossack Fonseca di Panama, yang kemudian beredar ke publik dengan nama Panama Papers, membeberkan bahwa Gunnlaugsson dan istrinya, Anna Sigurlaug Palsdottir, membeli sebuah perusahaan offshore bernama Wintris Inc. di British Virgin Island, pada Desember 2007.
Seperti dikutip BBC.com, salah satu media yang turut dalam investigasi ICIJ, catatan pengadilan menyatakan Wintris memiliki investasi signifikan berupa obligasi dari tiga bank besar Islandia yang tutup akibat krisis ekonomi tahun 2008. Perusahaan ini pun tercatat sebagai kreditor atas jutaan dolar klaim di tiga bank yang bangkrut tersebut. Namun, sejak menjadi Perdana Menteri pada 2013, Gunnlaugsson menolak membayar deposito para nasabah di tiga bank itu agar nilai obligasi yang dimiliki Wintris tidak anjlok.
Di belahan lain dunia, dokumen hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) bersama 107 organisasi media di 80 negara terhadap 11,5 juta dokumen bocoran milik Mossack Fonseca sejak dua tahun lalu tersebut, turut memakan korban. Gonzalo Delaveau, Presiden Transparansi Internasional di Cile, mengundurkan diri pada Senin (4/4) lalu.
Seperti dilansir Reuters, pengunduran diri tersebut hanya beberapa jam setelah otoritas pajak Cile mengumumkan dimulainya proses penyelidikan atas dokumen Panama Papers. Nama Delaveau memang tercantum dalam dokumen itu, yang disebut memiliki lima perusahaan offshore di Kepulauan Bahama. Misalnya, dia merupakan Direktur Turnbrook Mining, yang menguasai 51,6 persen tambang Los Andes Copper di selatan ibukota Santiago.
Tsunami Panama Papers juga bukan mustahil memukul para pemimpin di negara lain. Hingga kini, Perdana Menteri Pakistan membantah adanya praktik penyimpangan terhadap perusahaan cangkang yang dimiliki putra-putrinya. Sementara itu, di Ukraina, anggota parlemen memulai investigasi terhadap Presiden Petro Poroshenko yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan memiliki perusahaan cangkang.
Tidak menutup kemungkinan proses investigasi itu akan berujung kepada pemakzulan. Oleh Lyashko, pemimpin partai radikal di Ukraina mengatakan, kubunya di parlemen akan mempelopori upaya pemakzulan (impeachment) Poroshenko. Namun, Poroshenko selalu membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tetap berkomitmen menjaga transparansi pemerintahannya.
Perdana Menteri Inggris David Cameron juga berada dalam sorotan masyarakat gara-gara dokumen Panama Papers. Ayah Cameron, Ian Cameron, disebut telah menggunakan jasa Mossack Fonseca untuk menutupi perusahaan investasi miliknya, Blairmore Holdings Inc. Dalam prospektus Blairmore tahun 2006, Ian Cameron termasuk dalam susunan pengurus perusahaan itu. Ian adalah pialang saham dan konglomerat. Namun, Cameron membantah memiliki saham atau memiliki dana di luar negeri.
Selain nama ayah Cameron, Panama Papers juga mengungkap sejumlah nama politisi partai konservatif Inggris. Pemerintah Inggris berjanji akan menyelidiki nama-nama yang berada di dalam dokumen itu.[] Sumber: katadata.co.id
