IDI RAYEK – Nelayan di Kuala Idi, Kabupaten Aceh Timur, curhat ke anggota DPRA Iskandar Usman Al Farlaky, saat yang bersangkutan melakukan pertemuan dengan jajaran panglima laot setempat di Idi Rayeuk, Kamis, 14 April 2016.
Banyak persoalan yang dilaporkan pemilik kapal di Kuala Idi. Mulai dari masalah pengurusan izin kapal yang berbelit hingga kondisi muara Kuala Idi yang dangkal, bahkan para nelayan di sana ikut menyinggung persoalan pukat trawl yang harus punya solusi dari pemerintah.
Terhadap pengurusan surat izin berlayar dan izin kapal, di Pelabuhan Kuala Idi dewasa ini sangat sulit dan harus mengeluarkan biaya besar, karena harus membayar biaya transportasi dan biaya penginapan oknum pegawai UPTD Perikanan Idi yang mengurus izin ke Banda Aceh, lkata Syahril, (53) seorang pemilik kapal di Kuala Idi, kepada Iskandar Usman.
Menurutnya, pengurusan izin kapal, izin berlayar, dan izin penangkapan ikan, selain harus mengeluarkan biaya yang besar, juga harus menunggu siapnya surat kapal dalam waktu yang lama. Kami sangat kecewa, ketika surat keterangan sementara yang dikeluarkan pihak terkait sebagai pengganti surat resmi yang belum selesai, tidak berlaku. Saat kapal nelayan tersebut terjaring razia di laut, bahkan saat ketangkap patroli kapal yang mengantongi surat keterangan sementara (pengganti surat asli) tersebut dinyatakan tidak bersurat sama sekali, ujarnya.
Harapan para pemilik kapal nelayan di Kuala Idi dan Aceh Timur pada umumnya, agar pihak UPTD Perikanan Aceh Kuala Idi, untuk dapat membuat tarif harga pengurusan surat yang jelas menurut bobot kapal. Sehingga kami para pemilik kapal dapat menyiapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Apabila perlu kantor tempat pengurusan surat izin dapat dihadirkan di Kantor UPTD Perikanan Pelabuhan Kuala Idi, jangan jauh-jauh ke Banda Aceh,” kata Syahril didampingi wakil Panglima Laot Lhok Idi Razali M. Ali.
Hal senada juga diutarakan Syukri, 34 tahun, seorang pengusaha perikanan di Pelabuhan Kuala Idi, menurutnya persoalan yang paling krusial dirasakan masyarakat nelayan dewasa ini terkait dangkalnya muara kuala yang menyebabkan terhambatnya aktivitas nelayan.
Seingat kami pengerukan muara kuala Idi telah beberapa kali dilakukan dengan menghabiskan anggaran pemerintah yang cukup besar, namun sampai hari ini kondisi muara kuala Idi masih dangkal. Baru-baru ini ada dua kapal yang tenggelam di muara akibat dangkalnya jalur pelayaran tersebut, kata Syukri.
Sementara itu, Wakil Panglima Laot Lhok Idi juga melaporkan kepada angota DPRA terkait pukat trawl, dirinya meminta pemerintah untuk dapat menggantikan alat tangkap kepada pemilik pukat trawl dengan alat tangkap lain, seperti pukat langga.
Sementara itu, anggota DPRA Iskandar Usman Al Farlaky menyatakan, pihaknya akan menampung semua aspirasi dan keluhan para nelayan serta pemilik kapal, untuk disampaikan kepada pihak terkait secara resmi. Jika perlu, kata dia, pihaknya akan memanggil pihak terkait soal berbagai keluhan masyarakat nelayan di sana. Hal ini juga akan kita sampaikan dalam rapat paripurna DPRA nanti. Sehingga masalah yang melilit para nelayan dapat kita carikan solusi yang terbaik,” kata politisi muda ini.[](ihn)