PEPATAH mengatakan diam itu emas. Entah dari mana dan siapa yang mempopulerkan idiom ini. Banyak orang kemudian meyakininya sebagai kebenaran. Bahkan ketika konflik Aceh memuncak, diam adalah solusi paling jitu untuk cari selamat.
Namun benarkah itu cara terbaik menyikapi sebuah polemik atau konflik? Untuk masyarakat kebanyakan ini pilihan yang benar. Tapi apakah pilihan diam juga jadi yang terbaik bagi pemimpin dan penguasa. Sebagai contoh sikap diamnya Gubernur terkait kasus Din Minimi. Kasus ini telah menghilangkan sejumlah nyawa manusia, tapi Gubernur masih cuek saja. Dalam kasus lain seperti mutasi, Gubernur diam saja ketika kebijakan dan hobi ganti-ganti pejabat dihujat banyak pihak.
Dalam berita yang kami lansir kemarin, sejumlah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syiah Kuala bertemu dengan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar. Mahasiswa meminta Wali menyelesaikan perselisihan di masyarakat Aceh. Sebuah harapan baik tentunya dan sesuai kapasitasnya sebagai pemersatu. Ini permintaan yang manusiawi. Tidak berlebihan. Dan patut didukung.
Namun apakah seruan itu disahuti sang Wali. Atau tak ubahnya lagee ie lam puep, masuk langsung keluar. Tidak ada yang tersisa kecuali basahnya saja. Seruan untuk Wali Nanggroe bukan kali ini saja. Banyak pihak berharap ia mengambil peran atau turun menjadi penengah. Walau kenyataannya itu hanya seruan keu mangat haba.
Selama ini banyak pihak dibuat heran dengan peran Wali. Ia ditabalkan sebagai pemersatu. Simbol tertinggil dalam tatanan masyarakat Aceh. Namun publik sampai kini tidak tahu apakah peran itu benar-benar dijalankan. Mengherankan, sebab yang dilihat publik bagai seuniboe lam krueng. Dibawa ke mana air mengalir. Tidak pernah menunjukkan sikap. Atau mungkin saja ada sikap di hatinya sehingga tidak kita ketahui.