Mencari Pemimpin; Bukan Gubernur, Bupati atau Wali Kota

Riuhnya persoalan surat dukungan bermaterai bukan hanya di Aceh. Di tingkat Pusat pun polemik ini terjadi. Para politisi berlomba membangun benteng untuk menyelamatkan perahu masing-masing. Dalam konteks ini, kita patut bertanya kepada politisi kita. Mereka sedang bekerja untuk partainya atau negaranya?

Logika-logika “bodoh” yang mereka bangun mengganggu akal sehat kita. Saat dilantik, jelas tidak sebait sumpah pun ada kewajiban mereka untuk membela kelompok atau partainya. Ketika sudah menduduki jabatan maka tugas pokok mereka menjalankan roda negara, bukan roda pribadi atau partai.

Kaum politisi seharusnya berpikir lebih ideal. Bagaimana seharusnya negara semakin baik dalam penyelenggaraannya. Akan tetapi, apa yang dipertontonkan para politisi kita di DPRA jauh dari harapan itu. Mereka harus sadar bahwa di Aceh saat ini krisis kepemimpinan. Aceh saat ini adalah seperti keluarga kaya yang barusan kehilangan ayah. Punya semuanya tapi tidak bisa diproduktifkan.

Maka yang dibutuhkan Aceh hari ini bukan orang yang cuma menjadi Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Kita butuh pemimpin laksana konduktor orkestra. Pemimpin yang bisa menggerakkan potensi kita. Pemimpin yang punya cita-cita besar. Cita-cita yang bukan hanya untuk dirinya, keluarganya atau kroninya.

Di masa lalu, kita punya Gubernur Ibrahim Hasan. Dengan segala kekurangan dia berhasil membangun Aceh dalam banyak hal. Dia punya visi yang jelas. Mampu menggerakkan segala potensi. Kita ingat jargonnya “jaroe bak langai, mata u pasai“. Untuk ukuran Bupati, kita punya Nurdin AR di Pidie. Walau minim anggaran tapi sukses menggerakkan rakyat untuk membangun perguruan tinggi dan pembangunan irigasi yang amat memadai.

Ada Abdullah Yakop di Aceh Utara atau Sayed Muzahar Ahmad di Aceh Selatan. Ada Mawardi Nurdin di Banda Aceh. Mereka bukan hanya sekadar Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Mereka adalah pemimpin di masa dalam jabatannya.

Bandingkan dengan sekarang. Apa hal yang monumental dan bersifat terobosan dari dua periode Gubernur kita di masa kita kaya sekarang. Tolong survei dengan persentase rata-rata. Bandingkan kesejahteraan rakyat dengan kesejahteraan keluarga atau kroni mereka. Dalam soal ini tak butuh teori yang rumit bukan? Hanya orang buta barangkali yang tidak bisa membanding hal ini.

Oleh karenanya, para politisi kita harus memberi ruang seluas-luasnya agar segera lahir pemimpin di Aceh. Berikan pendidikan politik yang baik bagi rakyat. Ajang demokrasi harus menjadi ajang seleksi bagi rakyat. Bukan ajang manipulatif. Upaya-upaya memhambat proses demokrasi hanya akan melukai tujuan pokok bernegara. Kaum politisi tidak harus jadi monster bagi demokrasi. Sebab maereka juga mendapat jabatan itu karena demokrasi.

Mereka harus prihatin daengan keadaan saat ini. Sehingga berupaya mencari jalan keluar dari kemelut ini. Jangan sampai kita sadar setelah semua kekayaan kita ludes. Jangan menghalangi lahirnya kebaikan. “Bek ta tiek duroe bak ra-ueh, han keunong bak tajak, keunong bak tawoe“.[]