BANDA ACEH – Mantan Dekan Fakultas Hukum, Mawardi Ismail, mengkhawatirkan kebijakan Gubernur Aceh yang memutasi pejabat SKPA di akhir jabatannya. Pasalnya apa yang dilakukan gubernur sarat dengan kepentingan politik.
“Saya khawatir apa yang dilakukan Gubernur Aceh ini akan membawa petaka. Jika ini dibenarkan dan berlangsung, maka di tingkat kabupaten/kota juga akan berlaku hal sama,” kata dia, saat menjadi pembicara dalam diskusi santai insan kampus bertajuk “Mutasi Pejabat SKPA Pasca-Pilkada”, di kampus Unsyiah, Kamis, 16 Maret 2017.
Selain itu, Mawardi juga menilai tindakan Gubernur Aceh telah mengganggu pelayanan publik. Bahkan, dia mengatakan ini bisa jadi politik balas dendam.