LHOKSEUMAWE Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai molornya pelaksanaan pelelangan (tender) pengadaan barang/jasa pemerintah berdampak terhadap tertundanya hak-hak publik untuk dapat menikmati hasil pembangunan. Misalnya,…
LHOKSEUMAWE Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai molornya pelaksanaan pelelangan (tender) pengadaan barang/jasa pemerintah berdampak terhadap tertundanya hak-hak publik untuk dapat menikmati hasil pembangunan.
Misalnya, pengadaan mobiler sekolah sumber dana Otsus Rp582,4 juta di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Lhokseumawe yang sampai saat ini belum dilelang. Dampaknya, pihak sekolah atau siswa belum dapat menggunakan kursi dan meja (mobiler) hasil pengadaan tersebut.
(Baca: Pengadaan Mobiler Sekolah Senilai Rp582 Juta Belum Dilelang, Mengapa?)
MaTA juga menilai molornya pelelangan pengadaan mobiler sekolah itu mengindikasikan ada permainan. Dugaan kita, ada kemungkinan paket itu sudah diarahkan kepada rekanan tertentu, sehingga susah untuk segera ditender, kata Hafidh, Koordinator Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik MaTA kepada portalsatu.com lewat telpon seluler, Kamis, 6 Oktober 2016.
Kemungkinan lainnya, Hafidh melanjutkan, keterlambatan tender pengadaan mobiler sekolah itu akibat ketidaksiapan Disdikpora sejak tahap perencanaan. Misalnya, ada dokumen yang keliru atau tidak lengkap, sehingga harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Eksesnya tender terpaksa diburu pada akhir tahun, dan itu sering terjadi. Istilah dalam masyarakat, proyek kuet pade lam reudok, ini rawan penyimpangan, ujarnya.
Ia menyebut kondisi tersebut berpotensi pula tidak tercapainya realisasi anggaran sesuai target. Meski sudah direncanakan dan dianggarkan sesuai ketentuan undang-undang minimal 20 persen dari total belanja daerah untuk sektor pendidikan, tapi dalam pelaksanaannya tidak tercapai 20 persen. Ini yang lebih fatal lagi, kata Hafidh.
Dan belum tentu kekurangan capaian realisasi itu akan ditutupi pada tahun anggaran berikutnya. Misalnya, dari 20 persen dana sektor pendidikan tahun 2016 hanya terealisasi 15 persen, kemudian tahun 2017 belum tentu dialokasikan 25 persen, ujar dia lagi.
(Lihat pula: Mobiler Lama Tak Layak Lagi, Mobiler Baru Belum Dipasok)[] (idg)
