BANDA ACEH Kegiatan Aceh History Exhibition yang diselenggarakan oleh Dinas Syariat Islam Banda Aceh diduga menciderai nilai dan budaya Aceh. Event tersebut juga dinilai hanya sebagai ajang menghabiskan anggaran di akhir tahun.
Aceh History Exhibition yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebenarnya sebuah program yang sangat bagus. Namun sangat disayangkan, kegiatan ini tidak mempunyai konsep yang baik, ujar Ketua Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (Mapesa), Muhajir Ibnu Marzuki, dalam siaran persnya, Jumat, 16 Oktober 2015.
Dia menyarankan pemerintah untuk tidak asal memilih event organizer atau pelaksana setiap kegiatan yang bertemakan sejarah dan budaya Aceh. Menurutnya kegiatan yang bertemakan sejarah dan budaya Aceh akan sukses dilaksanakan jika pemerintah mau berkoordinasi dan melibatkan semua pihak, seperti sejarawan, budayawan dan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang sejarah dan budaya Aceh.
Pelaksanaan Aceh History Exhibition tidak berjalan sesuai dengan tema. Itu disebabkan kesalahan Pemko Banda Aceh dalam memilih pelaksana kegiatan atau EO. Tidak semua EO mengerti konsep sejarah dan budaya Aceh. Berkoordinasi dan melibatkan para ahli adalah kunci dalam menyukseskan kegiatan yang bertemakan sejarah dan budaya Aceh, katanya.
Muhajir juga menilai Aceh History Exhibition lebih terkesan dengan kegiatan hura-hura. Hal ini terlihat dengan adanya stand pameran yang kosong di lokasi kegiatan. Padahal jumlah stand yang ada mencapai 15 unit.
Itupun yang mengisi ada untuk berjualan. Selain itu, acara yang ditampilkan di panggung utama jauh dari konsep sejarah dan budaya Aceh, dominan menampilkan musik band. SeharusnyaTari Rapai Geleng, Seudati, Saman, Ratoeh Jaroe, Didong Gayo, Meureukon, Hiem, Meupanton, Nandong Simeuleu, dan berbagai acara kesenian suku dan etnis yang ada di Aceh yang mesti ditonjolkan, ujar Muhajir.
Dia mengatakan dengan banyaknya kelemahan tersebut maka Aceh History Exhibition cenderung mementingkan sisi bisnis dibanding tema sejarah dan budaya. Muhajir juga menilai pihak pelaksana kegiatan hanya menjual nama sejarah dan budaya Aceh untuk kepentingan pribadi.
Pemerintah harus memberi sanksi kepada pelaksana kegiatan yang lebih mementingkan kepentingan bisnis daripada tema dan tujuan kegiatan yang akan dicapai. Bahkan pemerintah jangan sungkan untuk mem-blacklist pelaksana kegiatan Aceh History Exhibition dari setiap kegiatan yang akan diadakan oleh pemerintah ke depannya. Ini bertujuan untuk menjaga kemurnian dan kehormatan sejarah dan budaya Aceh dari pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan pribadi, kata Muhajir.[](bna)
