LHOKSEUMAWE Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib (Cek Mad) dan Muhammad Jamil akan berakhir pada 5 Juli 2017. Cek Mad…
LHOKSEUMAWE Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib (Cek Mad) dan Muhammad Jamil akan berakhir pada 5 Juli 2017. Cek Mad yang terpilih kembali hasil pilkada lalu, direncanakan akan dilantik menjadi bupati periode 2017-2022 pada 12 Juli mendatang.
Cek Mad secara jujur mengakui selama lima tahun memimpin pemerintahan Aceh Utara, belum mampu membawa perubahan besar ke arah lebih baik sebagaimana harapan rakyat. Lima tahun ada (program yang berhasil direalisasikan), tapi lebih banyak gagal daripada berhasil, ini harus kita akui, ujar Cek Mad menjawab portalsatu.com di kantornya, Senin, 3 Juli 2017.
Kader Partai Aceh (PA) ini menyebutkan, program yang belum berhasil direalisasikan secara maksimal dalam lima tahun ini akan dilanjutkan saat ia memimpin Aceh Utara periode berikutnya. Untuk itu, ia berharap ke depan pihak DPRK Aceh Utara memiliki komitmen yang sejalan dengan dirinya lantaran bupati dan anggota dewan sama-sama dipilih oleh rakyat.
Sekarang, yang paling penting, kami memimpin ke depan ini, arah pembangunan kemana, ini harus kita sepakati. Jangan jalan kita buat, irigasi kita buat, segala macam (dalam satu tahun anggaran). Kalau saya pribadi, (pembangunan) jalan tinggalkan dulu tahun ini, tahun 2018 kita bangun irigasi dulu, (dan) wisata, yang menghasilkan income (pendapatan) daripada makro, (untuk meningkatkan) PAD, kata Cek Mad.
Cek Mad melanjutkan, Setelah itu tahun depan kita sepakat ke (program membangun) jalan, tahun depan lagi rumah duafa. Jadi, lima tahun clear.
Catatan portalsatu.com, visi Bupati Cek Mad dan Wabup Muhammad Jamil ialah Terwujudnya masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI).
Adapun misinya: (1) Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. (2) Mengupayakan stabilitas kehidupan sosial politik dan sosial budaya yang aman dan damai sesuai dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA. (3) Meningkatkan kualitas SDM yang profesional, mengembangkan minat bakat pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan yang berakhlak mulia melalui pendidikan yang berkualitas dan sesuai tuntutan syariat Islam. (4) Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu, peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan sehat. (5) Memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta menikmati hasil-hasil pembangunan.
Berikutnya, (6) Mengupayakan secepatnya pembangunan infrastruktur perkantoran pemerintahan Aceh Utara satu atap yang menjadi marwah masyarakat Aceh Utara. (7) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang. (8) Mengupayakan penegakan hukum positif dan hukum Islam secara komprehensif dalam segala bidang kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
Visi dan delapan poin misi Cek Mad-Jamil itu turut dicantumkan dalam plang (papan nama) warna merah yang dipasang di atas pintu masuk kantor semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Utara. Di bawah visi misi Bupati dan Wabup Aceh Utara tersebut juga tertera penjelasan, Insya Allah, dengan visi dan misi ini kita tuntaskan 3D. Yaitu, Dhoe = Kebodohan, Deuk = Kelaparan/Kemiskinan, Dak (Nadak) = Penyakit.
Cek Mad mengakui program menuntaskan 3D itu belum maksimal. Misalnya, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar angka kemiskinan semakin rendah, pihaknya belum mampu menghadirkan investor untuk berinvestasi di Aceh Utara. Pasalnya, kata Cek Mad, calon investor enggan masuk ke kabupaten ini lantaran belum merasa nyaman.
Itu sebabnya, ia mengajak semua elemen masyarakat Aceh Utara agar ke depan memberikan kenyamanan bagi calon investor, termasuk mencegah pungutan pajak liar. Maka fokus kita, itu dulu kita benahi. Jadi, yang paling penting, kalau orang di Jawa bilang daerah harus legowo, ujar Cek Mad.[](idg)
