BANDA ACEH - Sikap Komisi I DPR Aceh melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Hasanuddin Darjo terlibat politik praktis ke Kementeria Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi…
BANDA ACEH – Sikap Komisi I DPR Aceh melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Hasanuddin Darjo terlibat politik praktis ke Kementeria Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mendapat apresiasi dari beberapa pihak. Salah satunya dari Ketua DPP Pakar Aceh, Muhammad Khaidir, SH, yang menilai hal tersebut adalah sebuah langkah mewujudkan fungsi pengawasan yang ada pada DPR Aceh.
“Namun kami mendesak Kepala Dinas Pendidikan Aceh Hasanuddin Darjo untuk tidak kembali mangkir dalam panggilan Komisi I DPR Aceh terkait klarifikasi netralitas PNS,” ujar Khaidir dalam siaran persnya kepada portalsatu.com, Selasa, 31 Mei 2016.
Dia mengatakan seharusnya Hasanuddin Darjo mau menghadiri panggilan dewan dan memberikan keterangan bila memang tidak bersalah. Khaidir juga menilai apa yang dilakukan Komisi I DPR Aceh adalah tindakan wajar.
“Apalagi ini menyangkut tentang pendidikan Aceh. Bayangkan ketika tempat peningkatan pendididkan dijadikan ajang kampanye salah satu balon Gubernur Aceh. Bukan memperjuangkan mutu dan kualitas pendidikan di Aceh, malah terlibat politik praktis. Hal ini yang sangat kita sayangkan terjadi,” ujar Khaidir.
Dia berharap kepada seluruh kepala dinas di Provinsi Aceh dan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan UU dan peraturan yang ditetapkan.
“Jangan sesekali terlibat politik praktis, karena rakyat Aceh sangat berharap kepada para kepala dinas di Aceh selaku pelaksana melakukan terobosan baru demi pemberantasan kemiskinan, kemajuan dan pembangunan Aceh kedepan yang lebih baik,” katanya.[](bna)
