Korban Pungli: Kami Siap Berikan Keterangan ke Polisi dan Jaksa

SUBULUSSALAM – Sejumlah korban pungutan liar (pungli) mengaku siap memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian Resort Aceh Singkil dan Kejaksaan Negeri Singkil terkait adanya permintaan sejumlah uang kepada guru PNS oleh oknum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Subulussalam saat pengurusan berkas kenaikan golongan.

“Jika bapak polisi dan jaksa butuh keterangan, kami siap untuk memberikan kesaksian, karena memang benar terjadi, saya salah satu korbannya,” kata guru PNS SDN 2 Penanggalan, Muhammad Ismail kepada portalsatu.com, Rabu, 11 Januari 2017.

Kepada wartawan, Muhammad Ismail bersama sejumlah rekannya menyambut baik langkah Kapolres Aceh Singkil, AKBP Ian Rizkian Miliyardin SIK yang akan mengungkap kasus dugaan pungli di lingkungan Disdikbud Subulussalam.

Menurutnya sejatinya para guru bisa mengerjakan sendiri syarat tersebut seperti pengisian Penilaian Tindakan Kelas (PTK) dan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (dupak), selanjutnya pihak dinas baru mengeluarkan Penetapan Angka Kredit (PAK).

“Namun kami ditakut-takuti, jika kami yang mengisi PTK dan Dupak sendiri, mereka tidak bisa jamin PAK bisa dikeluarkan pihak dinas. Oknum itu minta dia yang menangani semua, bayar sekian juta,” kata Muhammad Ismail.

Ia menceritakan pengalamannya saat oknum Disdikbud inisial EP meminta uang senilai Rp1,5 juta untuk kenaikan golongan dari IIIC ke IIID pada bulan Ramadan 2016 lalu.

“Saya dengan berat hati dan terpaksa memberikan uang senilai Rp1,5 juta pada saat bulan puasa itu. Kalau tidak saya kasih, berkas tersebut tak siap-siap, saya sendiri yang menyerahkan uang itu ke EP” kata Muhammad Ismail.

Yuliardi guru PNS SMPN 1 Simpang Kiri mengaku golongannya tidak naik disebabkan ia tidak bersedia menyetor uang kepada oknum dinas, hingga saat ini golongannya masih bertahan di IIIC.

“Tidak naik karena  saya tidak mau bayar, kawan saya sama-sama golongan IIIC sudah naik ke IIID karena bayar Rp2,5juta,” kata Yuliardi.

Ari Prayudi guru PNS SMPN 2 Simpang Kiri membenarkan apa yang disampaikan kedua rekannya. Menurutnya, oknum dinas EP kerap mempersulit guru yang tidak bersedia membayar sejumlah uang saat pengurusan berkas kenaikan golongan.

Muhammad Ismail menambahkan, permintaan sejumlah uang kepada guru PNS saat mengurus berkas sebagai syarat kenaikan golongan bukan rahasia umum lagi.

Bahkan menurut informasi yang beredar di kalangan guru oknum dinas sudah menetapkan nominal harga sesuai tingkatan misalnya golongan IIIC ke IIID seharga Rp2juta, IIID ke IVa sekitar Rp3 juta dan IVa ke IVb sekitar 5juta.[]