BANDA ACEH – Mitigasi Konflik Satwa Liar dan Manusia menjadi bahasan di sidang Kaukus III Pembangunan Berkelanjutan Aceh yang berlangsung di
Hotel Hermes Palace, Selasa malam, 22 Desember 2015.
Anggota Kaukus Pembangunan Aceh Berkelanjutan, T. Irwan Djohan, yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh
menilai, persoalan gajah liar sudah sangat meresahkan masyarakat Aceh.
“Generasi ke depan harus mewarisi lingkungan kehidupan yang lebih baik, bukan lingkungan bencana. Kaukus ini menjadi istimewa karena kami bisa
bertemu dengan stakeholder yang peduli dengan lingkungan. Ini juga membantu kami dalam memikirkan rakyat Aceh,” kata Irwan Djohan.
Irwan mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan upaya untuk menyelamatkan bumi Aceh ke depan. Sudah banyak gajah mati akibat
konflik lingkungan dan ini akan berdampak terhadap populasi gajah di Aceh. “Untuk itu, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi dari
berbagai pihak untuk menyelesaikan konflik gajah dan masyarakat di Aceh,” ujarnya.
Dalam sidang itu juga ditampilkan hasil survei Aceh Climate Change Initiative Unsyiah mengenai konflik gajah yang dilakukan melalui media online Harian Aceh. Dalam survei tersebut, ada empat item pertanyaan.
“Di antara solusi dari masalah konflik ini ialah dengan cara memasang alat pemantau gajah dan menempatkan satgas yang segera merespon konflik
gajah secara cepat,” sebut Muhammad Hambal dari Aceh Climate Change Initiative Unsyiah.
Untuk pertanyaan mengenai seberapa penting kelestarian gajah, ada 4 vote atau 0,44 persen yang berpendapat kelestarian gajah tidak penting, dan
907 vote atau 96,6 persen penting. Untuk pertanyaan di mana seharusnya gajah berada, sebanyak 712 vote atau 43,1 persen mengatakan di manapun
seharusnya gajah berada.
Sedangkan untuk solusi terbaik agar konflik antara gajah dan manusia tidak berkepanjangan, sebanyak 808 vote atau 27,5 mengatakan untuk menempatkan satuan tugas agar dapat merespon konflik gajah secara tepat.
Dari hasil survei, untuk siapa yang bertanggung jawab dalam melestarikan dan menyelesaikan permasalahan konflik gajah, sebanyak 632 vote atau 21,2 persen memilih pemerintah pusat, 727 vote atau 24,4 persen memilih pemerintah daerah, dan 762 vote atau 25,6 persen memilih masyarakat Aceh.[] (ihn)
