BANDA ACEH Penolakan mahasiswa Simeulue terhadap program transmigrasi dinilai wajar. Apalagi mengingat berbagai pertimbangan, baik segi sosial maupun ekonomi dan adat serta budaya Aceh yang sangat berbeda dengan provinsi lain.
Demikian disampaikan oleh Juru Bicara Dewan Pengurus Pusat Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA), Syamsuddin, ST, melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Rabu, 23 Desember 2015. Menurutnya Aceh yang dikenal dengan Serambi Mekkah yang bersyariat Islam memang sangat terbuka terhadap pendatang. Namun untuk saat ini belum tepat waktunya bagi rakyat Aceh menerima transmigrasi dari pulau Jawa tersebut.
Kami melihat pasca-konflik Aceh kurang lebih 32 tahun tersebut, Aceh baru pulih dari pesakitan yang panjang. Oleh karena itu kami berharap kepada Bupati Simeulue untuk mengkaji ulang rencana membangun kawasan transmigrasi dari pulau Jawa, katanya.
Dia berharap pemerintah tidak terburu-buru menempatkan pendatang dari luar Aceh karena daerah ini baru sadar dari koma. Menurutnya jika hal ini dipaksakan nantinya akan terjadi konflik sosial. Apalagi hingga sekarang masyarakat Aceh belum mendapatkan kesejahteraan dan keadilan dari pemerintah.
Masih banyak rakyat Aceh yang juga belum punya tempat tinggal atau menumpang di lahan orang lain. Seharusnya pemerintah, baik Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten Simeulue membuat program transmigrasi lokal, bukan transmigrasi nasional dulu, katanya.
Di sisi lain, kata dia, penempatan transmigrasi yang mencapai 1.100 Kepala Keluarga dengan mempergunakan lahan seluas 2.750 hektare area adalah sesuatu yang luar biasa. Hal ini tentu saja berdampak pada keadilan rakyat Aceh.
Seharusnya Bupati Simeulu fokus dulu membuat program yang pro rakyat dan program yang mensejahterakan masyarakat Simeulue, bukan mensejaterahkan masyarakat propinsi lain. Bupati Simeulue jangan seperti melihat semut di seberang tapi gajah di depan mata tak terlihat, ujarnya.
Dia mengatakan mahasiswa Simeulue sudah menolak rencana transmigrasi tersebut dengan aksi turun ke jalan. Apabila Bupati Simeulue masih ngotot dengan program transmigrasinya, maka KMPA berharap kepada masyarakat Simeulue beserta semua elemen untuk menolaknya.
Karena program tersebut tidak untuk mensejahterakan masyarakat Simeulue tapi untuk mensejahterakan rakyat di luar Aceh, kata Syamsuddin.[](bna)