BANDA ACEH - Ketua Mapesa, Mizuar Mahdi, mengaku hingga sekarang belum ada komunikasi apapun antara pihaknya dengan lembaga pemerintah terkait pemeliharaan situs-situs sejarah yang sudah…
BANDA ACEH – Ketua Mapesa, Mizuar Mahdi, mengaku hingga sekarang belum ada komunikasi apapun antara pihaknya dengan lembaga pemerintah terkait pemeliharaan situs-situs sejarah yang sudah ditemukan. Padahal banyak temuan-temuan baru dari penelitian mereka yang berpusat pada nisan-nisan kuno tersebut dipublikasi.
“Hana sapeu usaha yang dilakukan le anggota DPD yang membidangi kebudayaan. Mungkin hana geuteupeu aleh, hom keuh,” katanya kepada portalsatu.com, Kamis, 12 Mei 2016.
Anggota DPD yang dimaksud Mizuar adalah Komite III yang membidangi Kebudayaan, Pariwisata dan Pendidikan. Seperti diketahui, Aceh memiliki Sudirman, salah satu senator yang bertugas di Komite III DPD RI tersebut.
Selain itu, apa yang dilakukan lembaga ini juga belum mendapat perhatian khusus dari anggota dewan, baik untuk tingkat pusat maupun tingkat provinsi. Satu-satunya hal positif yang diperlihatkan pemerintah dalam pelestarian situs bersejarah di Aceh hanya direspon oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Itu pun masih sebatas wacana melahirkan qanun pelestarian cagar budaya.
“Kamo selamanyoe mantong bergerak dalam hal sosialisasi dan pelestarian bersama-sama dengon masyarakat. Dan sabe ka ta publikasi. Menyoe bak gob nyan hana troeh, berarti publikasi kamoe baroe troeh tingkat masyarakat. Jadi ube na situs yang ka ta temukan hana sapeu tindakan yang dilakukan le DPD di bidang nyoe. Nyan dari yang kamoe teupeu,” katanya lagi.
Dia mengemukakan alasan Mapesa menata kembali nisan-nisan kuno masa Kerajaan Aceh Darussalam. Selain menata nisan-nisan para tokoh, pejabat dan ulama masa Kerajaan Aceh, Mapesa juga berhasil membaca sebagian besar enksripsi pada batu nisan yang dinilai penting untuk sejarah Aceh. “Yang ka ta tata bersama dengan masyarakat, nyan pih hanya tingkat nyan saja. Hana tindaklanjut sapeu dari pengambil kebijakan apapun,” katanya.
Hal tersebut, kata Mizuar, berbeda dengan masa Fadhil menjabat Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Banda Aceh. Di masanya ada tiga kompleks makam tokoh penting kerajaan yang sudah dipasangi plang nama. Ketiga kompleks makam tersebut adalah milik Perdana Menteri Sri Udahna yang berada di Illie, Ulee Kareng. Menurut Mizuar, berdasarkan enkripsi yang terukir di nisannya diketahui perdana menteri ini wafat pada 968 H atau 1560 M. Kemudian ada juga kompleks makam Syaikh Muhammad dari abad 17 M yang berada di Gampong Pangoe Raya, dan kompleks makam Bendahara Kerajaan Tun Besar yang wafat pada 957 H atau 1550 M di Gampong Blang Cut.
“Ketiga makam tersebut sudah dipasang plang nama serta diberi honor untuk perawatannya kepada pemilik tanah kompleks makam. Nyan ube na yang kamoe teupeu. Menyoe organisasi laen, atau LSM-LSM laen nyan hom,” ujar Mizuar.
Selain nisan-nisan kuno, Tim Mapesa juga mengaku tidak mengetahui perkembangan terkini mengenai penelitian situs Lamuri yang pernah menjadi konsentrasi lembaga tersebut pada 2012-2013 lalu. Menurutnya setelah adanya penelitian dan seminar yang dilakukan Disbudpar Aceh beberapa waktu lalu, penelitian tentang situs Lamuri tidak terdengar lagi.
“Hana troeh haba sapeu yang kamoe dengoe mengenai tindaklanjut kawasan situs Lamuri tersebut,” katanya.[](bna)
