SUBULUSSALAM - Ketua Komisi A DPR Kota Subulussalam, Sahrizal Putra Chaniago, SH, berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam melakukan mutasi pejabat secara profesional,…
SUBULUSSALAM – Ketua Komisi A DPR Kota Subulussalam, Sahrizal Putra Chaniago, SH, berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam melakukan mutasi pejabat secara profesional, dengan menempatkan posisi pejabat sesuai bidang dan keahlian mereka.
“Saya berharap dalam melakukan reshuffle nanti sebaiknya ditempatkan yang mampu bekerja, jangan asal kasih jabatan tapi mereka tidak mampu untuk menjalankannya,” kata Ketua Komisi A DPRK Sahrizal Putra Chaniago, SH, kepada portalsatu.com, Kamis, 7 Januari 2016.
Pernyataan tersebut disampaikan Sahrizal terkait rencana pemerintah yang akan melakukan mutasi pada bulan ini bersamaan dengan penggabungan (merger) enam dinas, serta pembentukan dua SKPK baru di Pemko Subulussalam.
Ia berharap sebelum nama kabinet yang baru diumumkan oleh Wali Kota, terlebih dahulu diberitahu pihak DPRK terkait siapa saja pejabat baru yang akan dilantik.
“Kadang sering di dewan ada beberapa komisi yang bermitra dengan dinas, jadi harapan kita minimal diberitahu siapa pejabat yang akan ditempatkan dinas tersebut, hal ini sudah pernah kami sampaikan pada paripurna lalu,” kata politisi PAN ini.
Ia juga menyoroti mutasi yang terjadi selama ini, di mana PNS yang diberikan jabatan belum cukup golongan sehingga statusnya tidak definitif dan hanya menjadi pelaksana tugas atau plt saja. Cara seperti itu katanya sebaiknya tidak terjadi lagi pada tahun ini.
“Kami harap, jangan ada unsur politik dalam menempatkan kabinet, kalau belum cukup golongan jangan diangkat, jangan karena ada hubungan famili dan adik atau kerabat lalu diberikan jabatan padahal golongan belum cukup, terlalu dipaksakan itu namanya, karena hal ini bisa berdampak pada kinerjanya yang tidak maksimal, yang rugi adalah pemerintah sendiri,” kata dia.
Sahrizal juga menyarankan Wali Kota dan Wakil Walikota Subulussalam agar mengutamakan putra daerah untuk menjabat sebagai kepala dinas, badan maupun kantor serta camat. Hal ini dikarenakan dalam beberapa mutasi terakhirnya bermunculan wajah baru berasal dari luar daerah, sementara putra daerah menjadi penonton di kandang sendiri.
“Apaguna putra daerah sekolah tinggi tapi tidak digunakan, manfaatkanlah mereka, toh mereka mampu dan punya skill, kecuali mereka tidak sanggup dan tidak mampu itu lain cerita. Tapi yang sudah berjalan selama ini sudah, ke depan mari kita perbaiki dengan penempatan pejabat secara profesional demi kebaikan Subulussalam,” katanya.[] (ihn)
Laporan Wahda di Subulussalam
